Bawaslu: KPU Jateng Tak Terbukti Bersalah dalam Kasus DPT Bermasalah

SUASANA: Sidang putusan terkait laporan data pemilih tetap (DPT) yang bermasalah oleh Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (Amin) Jawa Tengah di Kantor Bawaslu Jateng, Rabu (6/3/24). (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menggelar sidang putusan terkait laporan data pemilih tetap (DPT) bermasalah yang dilaporkan oleh Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (Amin) Jawa Tengah. Dalam sidang tersebut dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah yang menjadi terlapor dalam kasus ini tidak terbukti bersalah.

Sidang terbuka tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin didampingi jajarannya. Turut hadir perwakilan KPU Jateng dan Pelapor dari Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (Amin) Jawa Tengah.

Selamat Idulfitri 2024

“Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil pemeriksaan memutuskan, menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Amin dalam sidang, Rabu (6/3/24).

Baca juga:  Banjir Melanda Kota Semarang, Bisnis Hotel Terkena Dampak Signifikan

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (Amin) Jawa Tengah, Listiani mengatakan akan berkoordinasi dengan tim Amin di pusat. Pihaknya akan memanfaatkan waktu tiga hari ke depan yang telah diberikan oleh Bawaslu untuk melakukan koreksi.

“Kita akan laporkan hasilnya ke pusat. Apapun nanti keputusan dari pusat akan kita ikuti, kita akan lakukan koreksi selama tiga hari ini,” katanya.

Listiani mengaku masih kurang puas dengan hasil putusan sidang tersebut. Khususnya terkait kesalahan yang telah diakui KPU Jateng perihal adanya 1.780 DPT yang bermasalah. Namun hingga kini tak ada rinciannya.

Baca juga:  DPRD Kota Semarang Harap Masyarakat Kurangi Sampah sampai 30 Persen

“KPU itu telah mengakui kesalahannya secara jelas bahkan dalam surat resmi yang dikirimkam ke kami ada kesalahan 1.780 DPT bermasalah. Namun sampai terakhir sidang, KPU tidak bisa membuktikan pertanggung jawaban atas kesalahan yang sudah diakuinya, tidak ada bukti tentang perbaikannya,” tegasnya.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Jateng Paulus Widiyantoro mengaku bahwa pihaknya telah melakukan segala tata cara dan prosedur untuk pemilihan umum 2024 dengan ketentuan yang ada. Tak terkecuali data DPT sebanyak 28 juta tersebut itu telah valid.

“KPU Provinsi Jateng tidak melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur terkait dengan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024. Kami sudah melakukan semua prosedurnya dan tertib dalam tahapan-tahapan pemutakhiran data pemilih. Jadi DPT kami 28 juta sekian itu adalah valid,” tegasnya. (luk/gih)