SEMARANG, Joglo Jateng – KPU Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan anggaran senilai Rp 2.182.103.731.000 untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Jateng. Dengan rincian anggaran sebesar Rp 791.608.630.000 untuk penyelenggaraan Pilgub dan untuk Pilbup/Pilwakot masing-masing daerah bervariasi.
“Anggaran Rp 791.608.630.00 untuk KPU Provinsi Jateng hibah dari Pemprov. Sementara untuk kabupaten/kota di Jateng termasuk KPU Jateng total anggaran 2.182.103.731.000,” kata Komisioner KPU Jateng Basmar Perianto Amron usai Rakor Persiapan Pilkada di Jateng yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (26/3/24).
Basmar menyebut dana tersebut nantinya akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada. Mulai dari proses penyusunan regulasi hingga penetapan pasangan calon.
“Tahapan ini sudah dimulai PKPU nomor 2 tahun 2024 sudah diundangkan tanggal 26 Januari. Artinya sudah mulai penyusunan regulasi sudah kita umumkan, untuk pemantau sudah kita umumkan,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah strategis. Termasuk mengantisipasi banyaknya petugas yang sakit pada Pemilu bulan Februari Selasa (26/3/24).
“Dari KPU dari sisi penyelenggaraanya, penganggarannya, teknisnya sudah siap semua, landasan hukumnya sudah siap, begitu juga langkah-langkah strategisnya,” tandasnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana berharap pelaksanaan Pilkada 2024 serentak nantinya bisa berjalan lancar, kondusif, aman, dan tertib. Merujuk pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada Februari lalu yang berjalan baik di Jateng.
“Harapannya Pilpres dan Pileg kemarin menjadi pembelajaran dalam pelaksanaan Pilkada ke depan yang lancar dan tertib,” kata Nana.
Adapun, Nana menyebut Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Masyarakat akan berkesempatan memilih Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Nana meminta DESK Pilkada bekerja optimal dalam mewujudkan pilkada berkualitas. Maka dari itu, setiap permasalahan yang berpotensi muncul harus segera diketahui sejak dini. Setelah itu dilaporkan kepada pimpinan masing-masing, sehingga bisa cepat diambil langkah dan kebijakan penyelesaian masalah.
“Pilkada bisa berjalan kalau situasi kondusif. Semua saling ketergantungan. Kita harus sinergi dan kuncinya di sinergisitas itu. Forkopimda harus solid dan bersinergi, kalau ada masalah itu tugas kita bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Nana pun berharap meninggalnya sebanyak 67 petugas pemilu di wilayahnya pada pemilu 2024, tidak terulang pada ajang Pilkada serentak 2024. Ia meminta persoalan itu menjadi bahan evaluasi bersama ke depan.
“Ini memperihatinkan karena cukup banyak, ada 67 yang meninggal. Ini akan menjadi evaluasi kita bersama, agar hal ini tidak terjadi lagi di Pilkada yang akan dilaksanakan pada beberapa waktu ke depan,” tandasnya. (luk/gih)
