Rembuk Stunting dan Kick Off Intervensi Serentak Jadi Solusi Pencegahan Stunting

RESMIKAN: Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bantul bersama Kepala DP3APPKB tengah meresmikan kegiatan rembuk stunting dan kick off intervensi serentak di Aula Perpusda Bantul, Rabu (5/6/24). (MUHAMMAD ABU YUSUF AL BAKRY/JOGLO JOGJA)

BANTUL, Joglo Jogja – Angka stunting di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari 14,9 persen di tahun 2022 menjadi 20,05 persen di tahun 2023. Kondisi ini menjadi sorotan untuk merefleksikan dan mencari solusi mengapa kasus stunting di wilayah tersebut bertambah.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bantul, Hermawan Setiaji mengungkapkan, solusi untuk mengatasi penurunan stunting dapat dilakukan melalui pengecekan terhadap calon pengantin (catin) dan anak-anak yang berpotensi mengalami stunting di setiap posyandu.

“Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah sejak dini. Para kader yang sudah dibentuk sebelumnya berperan penting dalam memastikan bahwa catin dan anak-anak yang sulit atau enggan datang ke posyandu tetap mendapatkan perhatian dan intervensi,” ungkapnya, Rabu (5/6/24).

Pihaknya menambahkan, setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah intervensi melalui kolaborasi antara catin dan puskesmas. Pihak KUA juga terlibat dalam memberikan edukasi dan bantuan kepada catin, terutama terkait pemenuhan gizi yang memadai.

Baca juga:  Keterwakilan PPS Perempuan di Bantul Capai 48 Persen

“Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menurunkan angka stunting. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2023, target penurunan stunting tetap optimis untuk dicapai,” jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya berharap di tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Bantul mencapai penurunan hingga 14 persen. Mengingat adanya kenaikan signifikan di tahun 2023, dalam enam bulan ke depan, target penurunan sekitar 5 persen menjadi fokus utama.

Kepala DP3APPKB Ninik Istitarini.

“Kalau tidak naik, kita tinggal 0,9 persen penurunannya. Tetapi sekarang kita mengalami kenaikan, sehingga kurun waktu enam bulan kita harus menurunkan stunting ini sekitar 5 persen. Kami yakin target di akhir tahun, penurunan 14 persen dapat tercapai,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Bantul, Ninik Istitarini menyebut, ada dua metode utama dalam pengukuran stunting di Indonesia. “Salah satunya survei yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pengukuran yang dilakukan oleh posyandu di tingkat lokal. Berdasarkan survei tahun 2023, DIY mengalami peningkatan kasus stunting yang signifikan, sejalan dengan tren kenaikan di beberapa wilayah lain di Indonesia,” tuturnya.

Baca juga:  Hari Lingkungan Hidup, Wujudkan Bantul Bersama 2025

Namun, terdapat perbedaan mencolok antara hasil survei pusat dan data yang diperoleh dari posyandu. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengeluarkan arahan untuk melakukan pengukuran dan penimbangan secara serentak guna memvalidasi data.

“Data yang dikumpulkan dari posyandu dikenal sebagai Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Proses ini harus dilakukan dengan sangat teliti agar hasilnya akurat dan valid,” tambahnya.

Lebih lanjut, selain balita, pengukuran juga mencakup catin, ibu hamil, dan balita. Langkah ini penting untuk mendapatkan data kuantitatif yang nyata tentang kehadiran dan kondisi gizi mereka.

Baca juga:  Last Minute, Haris Resmi Daftar Cawabup Sleman

“Dari segi kualitas, penting untuk memastikan bahwa pengukuran di posyandu dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, puskesmas dan dinas kesehatan berupaya maksimal untuk melatih kader Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Posyandu di Bantul, misalnya, wajib memiliki satu kader yang terlatih dan bersertifikat,” ucapnya.

Penggunaan alat ukur yang terstandar dan metode yang sesuai standar juga krusial untuk menghasilkan data yang akurat. Intervensi serentak ini menjadi momen penting untuk evaluasi, introspeksi, dan perbaikan dalam menangani stunting. “Terutama di wilayah seperti Srandakan dan Imogiri yang mengalami kenaikan kasus cukup tinggi dibandingkan sebelumnya,” pungkasnya. (suf/abd)