SEMARANG, Joglo Jateng – Kementerian Agama (Kemenag) Kota Semarang mulai menghemat penggunaan listrik di lingkungan kantor, imbas dari adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
Kepala Kemenag Kota Semarang, Muhtasit mengaku, meski pihaknya belum mengetahui pasti persentase anggaran yang dipangkas untuk wilayahnya, namun penghematan listrik untuk alat elektronik bertenaga besar sudah dilakukan.
“Sekarang ini kita mulai hemat dengan memastikan listrik di area jalan lorong kantor. Kemudian, ruangan kantor saya kalau ada dua AC, saya matikan satu saja. Saya konsisten terhadap penghematan itu,” ucapnya saat dihubungi Joglo Jateng, Selasa (11/2/25).
Selain itu, pihaknya juga beralih memanfaatkan aplikasi Zoom atau via grup WhatsApp untuk melakukan rapat internal bersama. Menurutnya, hal ini sangat praktis dilakukan karena data internet dibebankan oleh masing-masing individu.
“Terlebih lagi untuk Kemenag Kab/Kota misalnya untuk anggaran KUA sebesar Rp 36 juta, kalau untuk membayar dua karyawan totalnya Rp 18 juta per tahun. Sisanya digunakan membayar listrik, air, dan beli peralatan lainnya. Kecil sekali,” jelasnya.
Kebijakan ini ia ibaratkan, ketika kita sudah memakai listrik untuk satu kamar dengan kapasitas 450 Watt, namun tetap diminta melakukan penghematan lebih masif.
“Tetapi karena itu arahan pimpinan pemerintahan pusat, maka harus taat. Jadi listrik itu dimatikan saat siang hari, kita akan melakukan penyesuaian penghematan,” ujarnya.
Adapun beberapa keperluan yang sekiranya dipangkas dari efisiensi anggaran ini. Di antaranya, perjalanan dinas antar kota, rapat koordinasi, dan perjalanan dinas dalam kota.
“Misal kita dapat undangan rapat dari Pemkot Semarang itu namanya perjalanan dinas dalam kota. Katakanlah Rp 170 ribu (anggaran awal, Red.), di Kemenag mungkin bisa dicairkan hanya Rp 150 ribu, jadi dipangkas 50 persen,” katanya.
Meski efisien anggaran ini sangat berpengaruh pada operasional, kata Muhtasit, hal ini tidak menurunkan semangat kinerja ASN di lingkup kantor Kemenag Kota Semarang, serta tetap konsisten terhadap SOP yang dibuat oleh pemerintah pusat.
Meskipun dampaknya belum terlihat, dirinya berharap pihaknya bisa mendapat anggaran walau dalam jumlah sedikit. Seperti contohnya, perjalanan dinas sebanyak Rp 50 ribu untuk isi bensin mobil dinas.
Di sisi lain, Muhtasit menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini menjadi evaluasi bersama dalam penganggaran. Menurutnya, jika pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, maka ada evaluasi besar besaran bahwa Kementrian maupun lembaga tidak boleh ada pemborosan dalam penggunaan ABPD atau APBN.
“Tentu efisiensi anggaran ini berguna untuk membantu prioritas program seperti subsidi pajak, Makan Bergizi Gratis (MBG). Jadi lebih kreatif lagi tetapi itu tidak keluar dari hal-hal yang diatur oleh pemerintah,” lanjutnya.
Dirinya menyakini, semua lembaga di Kemenag ikut terkena dampak dari efisiensi anggaran. Seperti Sekretariat Kemenag RI, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pendidikan Islam hingga Direktorat Jenderal non muslim. Sehingga pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pusat dan Kemenag Kanwil Jateng. (int/adf)
