Ia juga menyoroti praktik penimbunan barang, pengoplosan BBM, dan pengurangan takaran atau volume komoditas sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak dasar umat. “Banyak pihak mencari kekayaan secara membabi buta, sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan penderitaan masyarakat,” tegasnya.
PWNU Jateng menilai bahwa tindakan manipulatif terhadap komoditas ini juga merupakan pengkhianatan terhadap amanat rakyat. “Sangat disayangkan, ketika umat sedang kesulitan dan pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan, justru ada pihak yang melakukan korupsi dan kolusi dengan angka fantastis,” imbuhnya.
Menjelang Idul Fitri 2025, PWNU Jateng mendorong pendirian posko-posko layanan bagi para pemudik. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada para pemudik agar tetap tertib dan aman selama perjalanan.
“Seperti biasanya, NU dan badan otonom serta lembaga-lembaga NU akan mendirikan posko Lebaran di berbagai titik di Jawa Tengah,” pungkas Gus Rozin. (hms/rds)
