Masan juga menyoroti peran Satpol PP dalam penegakan Perda. Ia menilai selama ini kinerja Satpol PP masih kurang optimal.
“”Kalau kurang tenaga kerja, harus dicarikan solusinya. Kalau perlu, Satpol PP-nya dijewer supaya lebih efektif,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyebut, dalam paripurna kali ini, pemerintah daerah menyampaikan beberapa rancangan perda. Termasuk usulan inisiatif DPRD yang mencakup lalu lintas, BUMDes, gender, dan lingkungan.
Salah satu fokus utama adalah evaluasi pohon randu yang kini tidak lagi memiliki nilai komoditas. Pemkab Kudus akan mempertimbangkan penggantian pohon randu dengan tanaman yang lebih produktif tanpa mengganggu pelebaran jalan.
Terkait isu kesetaraan gender, Bupati menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjalankan amanat undang-undang dengan mengedepankan pengarusutamaan gender. Yakni memastikan perempuan dan laki-laki memiliki hak dan akses yang sama dalam pembangunan daerah. (adm/fat)
