SEMARANG, Joglo Jateng – Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kota Semarang pada tahun 2024 berada di kisaran 4 persen. Angka ini belum sesuai target RPJMD yang dipatok sebesar 3,39 persen dan ditargetkan turun menjadi 2,99 persen pada akhir 2029.
Menyikapi hal itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, meski berbagai program sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan telah dijalankan hingga tingkat kelurahan dan kecamatan, penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang masih terhambat oleh faktor lingkungan dan keterbatasan infrastruktur.
Hal itu ia sampaikan saat menyambut kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar di Kota Semarang.
“Salah satu hambatan utama adalah banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT). Tanah tersebut milik BBWS dan merupakan ruang terbuka hijau, sehingga tidak bisa ditata atau dibangun intervensi permanen oleh kota. Kalau tidak ada peran pusat, kami akan kesulitan menembus batas-batas kewenangan itu,” ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima Joglo Jateng, Kamis (19/6) malam.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan, penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda prioritas semua pihak. Mulai dari kementerian, lembaga negara hingga pemerintah daerah.
“Program pengentasan kemiskinan harus jadi agenda prioritas teratas,” jelasnya.
Ia menargetkan, perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam durasi empat bulan, guna untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
“Kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tapi soal beban pengeluaran. Maka subsidi harus diarahkan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat, harga bahan pokok stabil, sekolah gratis, transportasi bagus. Di sisi lain, kita juga perlu memperbanyak wirausaha dan mempercepat transisi penerima bantuan menjadi mandiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan, bahwa bansos diterima maksimal lima tahun, kecuali untuk lansia dan penyandang disabilitas. Diharapkan, kantong-kantong kemiskinan bisa disulap menjadi wilayah yang mandiri dan produktif.
Selain itu, dirinya menekankan bahwa pendidikan adalah kunci utama, untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. “Kalau tak ada pendidikan, kemiskinan bisa saja turun, tapi tetap turun-temurun,” pungkasnya. (int/gih)
