Dalam posisi sebagai wakil rakyat perempuan dari Fraksi PKB, Ajeng merasa memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan bahwa anak-anak merupakan sebuah tanggung jawab bersama.
Ia mendorong penguatan kembali nilai-nilai religiusitas melalui kegiatan keagamaan selama liburan. Seperti pesantren kilat, madrasah diniyah, hingga pengajian remaja. Semuanya harus dihidupkan kembali, bukan sekadar rutinitas, tapi sebagai benteng moral yang membumi dan akrab dengan keseharian anak-anak.
Sorotan ini, juga ia berikan kepada lemahnya fungsi pengawasan di ruang digital, jangan sampai generasi muda Pemalang tumbuh dalam suasana sosial yang permisif terhadap hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan hukum. Pemkab harus berani menggandeng aparat dan lembaga terkait untuk membentuk tim pemantau media sosial yang fokus pada perlindungan anak dan remaja dari konten destruktif.
“Saya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat. Baik para orang tua, guru, tokoh agama, pemuda, hingga pemerintah desa untuk tidak ikut libur ketika anak-anak kita sedang libur sekolah. Justru di masa-masa inilah mereka paling butuh pendampingan, pengarahan, dan pelukan kasih sayang. Jangan serahkan masa depan mereka pada algoritma media sosial yang tak berpihak. Jangan biarkan keheningan kita dibayar mahal oleh kegagalan moral generasi penerus,” ungkapnya.
Terakhir secara tegas ia inginkan agar semua pihak dapat menyikapi gejala sosial seperti ini tidak boleh canggung dalam bersikap. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Pemalang, akan terus mendorong kebijakan yang menjamin bahwa perlindungan terhadap generasi muda bukan hanya jargon, tapi nyata hadir dalam bentuk program, anggaran, dan pengawasan yang kuat.
“Pemalang tidak kekurangan orang baik. Tapi kita butuh keberanian kolektif untuk menjaga masa depan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, nilai, dan kejelasan arah hidup,” tandasnya.(fan/iza)
