Ia menambahkan, meskipun telah dibuka gelombang kedua SPMB, jumlah pendaftar tetap tidak meningkat signifikan. Bahkan, sebagian calon siswa dari luar kota yang semula berminat, akhirnya tidak mendaftar karena sudah kembali ke daerah asal. Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan siswa.
“Kami berharap tahun depan ada kajian ulang terhadap kebijakan SPMB, termasuk kemungkinan mengakomodasi peserta dari luar kota,” ungkapnya.
Selain mendorong revisi aturan, DPRD juga mendesak peningkatan kualitas pendidikan di sekolah negeri agar tidak kalah bersaing dengan sekolah swasta.
“Yang penting kualitas pembelajaran dan guru-guru di sekolah negeri terus ditingkatkan. Karena 1.300 bangku kosong itu jelas merugikan dari sisi sarana-prasarana dan efisiensi anggaran,” tegas Roika.
Meski demikian, ia menampik anggapan bahwa masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap sekolah negeri.
“Sekolah negeri tetap menjadi pilihan bagi banyak orang tua, terutama yang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah karena biaya pendidikan gratis. Hanya saja kualitasnya harus terus dibenahi agar bisa bersaing,” ujarnya.
Roika menegaskan pentingnya peran sekolah negeri sebagai bagian dari program wajib belajar pemerintah. “Harapan kami ke depan, sekolah negeri tetap menjadi prioritas dan mampu menjadi pilihan utama masyarakat karena kualitasnya yang terus membaik,” pungkasnya. (luk/gih)
