YOGYAKARTA, Joglo Jateng – Sejumlah perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan pernyataan sikap moral terkait perkembangan situasi nasional. Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk menghentikan praktik pengabaian terhadap rakyat, sekaligus menata ulang kebijakan yang dinilai tidak adil.
Rektor UNISA Yogyakarta, Warsiti, menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka akibat aksi unjuk rasa di DPR yang berujung ricuh. Ia menekankan, negara harus hadir memberi perlindungan serta pemulihan kepada keluarga korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.
“Proses hukum harus berjalan adil, terbuka, dan tidak diskriminatif. Jika tidak sesuai kaidah, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi generasi mendatang,” ujarnya, Senin (1/9/2025).
Sementara itu, Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menyoroti kebijakan pemerintah dan DPR yang dianggap semakin memperlebar kesenjangan sosial. Ia menilai sejumlah keputusan politik hanya menguntungkan elit dan oligarki, sekaligus mengancam demokrasi.
“UGM mengingatkan agar pemerintah dan DPR membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat serta berpotensi merusak kehidupan berbangsa yang adil dan demokratis,” tegasnya di Balairung UGM, Minggu (31/8/2025).
Kritik senada disampaikan Universitas Islam Indonesia (UII). Dalam pernyataannya, UII menuntut pemerintah untuk menghentikan praktik pengabaian terhadap jeritan rakyat kecil yang kian terhimpit ekonomi. Mereka juga mendesak pertanggungjawaban penuh atas meninggalnya Affan Kurniawan, serta menjamin tidak ada impunitas bagi aparat yang terlibat.
UII juga meminta DPR RI agar lebih sensitif terhadap penderitaan rakyat, menjalankan fungsi pengawasan secara sungguh-sungguh, serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik praktis.
Selain itu, aparat keamanan diminta menghentikan kebrutalan dalam menghadapi demonstrasi. UII menegaskan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil adalah anak bangsa yang aspirasinya wajib dijaga, bukan dibungkam.
Pernyataan sikap dari tiga kampus besar di Yogyakarta ini diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah untuk kembali menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan, serta memastikan demokrasi dan hak asasi manusia tetap terjaga. (dwi/ree)
