SEMARANG, Joglo Jateng – Provinsi Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar 0,10 persen (mtm) pada Agustus 2025. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan deflasi nasional yang tercatat 0,08 persen (mtm). Sebelumnya, Jateng sempat mengalami inflasi 0,18 persen (mtm) pada Juli 2025.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Nita Rachmenia, menjelaskan, deflasi kali ini terjadi di seluruh kota pantauan inflasi di Jateng. Rembang menjadi daerah dengan deflasi terendah. Yakni 0,20 persen (mtm).
“Deflasi pada periode laporan terutama dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,19% (mtm),” jelasnya.
Sejumlah komoditas pangan menjadi penyumbang utama deflasi. Harga cabai rawit turun seiring musim panen di Temanggung, Brebes, dan Magelang. Tomat dan bawang putih juga melemah karena pasokan mencukupi. Begitu pula telur ayam ras yang mengalami penurunan harga akibat meningkatnya produksi peternak.
Namun, tidak semua harga bahan pangan menurun. Daging ayam ras justru naik tipis karena kenaikan harga di tingkat distributor. Sementara beras mengalami inflasi seiring berakhirnya puncak panen raya dan adanya kendala distribusi.
Lebih lanjut, tekanan deflasi juga tertahan oleh sektor pendidikan. Kenaikan biaya pendaftaran ulang sekolah dan perguruan tinggi pada tahun ajaran baru 2025/2026 menyebabkan inflasi dengan andil 0,06 persen (mtm).
Selain itu, sektor transportasi turut menyumbang inflasi 0,01 persen (mtm). Normalisasi tarif kereta api setelah diskon pada Juli 2025 menjadi salah satu pemicu.
Meski demikian, dampaknya teredam oleh penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tiket pesawat. PT Pertamina memangkas harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp12.200 per liter, Pertamax Turbo dari Rp13.500 ke Rp13.200 dan Pertamax Green 95 dari Rp13.250 ke Rp13.000 pada awal Agustus. Maskapai penerbangan juga memberi diskon tiket pesawat dalam rangka HUT ke-80 RI.
“Ke depan, Bank Indonesia bersama Forum TPID Jateng akan terus memperkuat koordinasi. Langkah itu penting agar inflasi tetap terkendali di rentang sasaran 2,5±1 persen, dengan fokus menjaga pasokan dan kelancaran distribusi barang,” pungkas Nita. (luk/fat)
