Di sisi lain, Ketua Umum GJL, Riyanta, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen mendukung jalannya pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, ia menekankan bahwa dukungan tersebut harus diimbangi dengan ruang konsensus nasional.
“Gerakan Jalan Lurus mendukung rezim pemerintahan siapapun, termasuk rezimnya Jokowi dan sekarang Prabowo Subianto. Tentu GJL punya komitmen untuk mendukung,” tegas Riyanta.
Ia menyebut konsensus nasional dapat diwujudkan melalui rembug nasional dan dialog antarelit bangsa, yang bertujuan membangun kesepakatan baru untuk memperkuat arah pembangunan nasional.
“Gerakan Jalan Lurus ingin mendorong dilakukannya konsensus nasional, rembug nasional, dialog nasional dalam rangka membangun kesepakatan bagaimana bangsa ini dibangun. Juga GJL mendorong agar diadakan penataan ulang sistem ketatanegaraan melalui amandemen konstitusi,” jelasnya.
Riyanta juga menyoroti pentingnya penataan ulang kebijakan pertanahan. Menurutnya, tanah yang belum produktif harus dioptimalkan guna mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Kalau berbicara pembangunan, misal ada tanah yang tinggi mau diratakan untuk kepentingan membangun rumah atau ada sawah yang agak gumuk, itu diratakan agar bisa ditanami. Ini dalam rangka mendukung program ketahanan pangan,” sambung Riyanta.
Selain itu, ia meminta Presiden Prabowo menindak tegas oknum aparat yang masih kerap memanfaatkan pengurusan tanah untuk kepentingan pribadi.
“Kalau ada oknum aparat yang memeras atau meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang menggarap tanahnya, itu harus ditindak,” tandasnya.(luk/iza)
