SEMARANG, Joglo Jateng – Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah menerima audiensi organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Jalan Lurus (GJL) di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (8/9/2025). Dalam pertemuan itu, GJL menyampaikan sejumlah aspirasi mulai dari persoalan pelayanan publik, pertanahan, hingga desakan agar pemerintah pusat menggelar rembug nasional.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, mengatakan seluruh masukan akan diteruskan kepada Pemerintah RI maupun Pemerintah Provinsi Jateng. Menurutnya, sejumlah isu yang diangkat GJL bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Ada beberapa masukan terkait rembug nasional yang nanti segera kita sampaikan ke pemerintah pusat. Kemudian, ada juga masukan soal pelayanan masyarakat di Jawa Tengah oleh dinas-dinas, termasuk soal perda tentang pemerataan tanah yang menjadi konsen mereka,” ujar Sumanto.
Salah satu sorotan GJL adalah terkait persoalan tanah gundukan yang dianggap menimbulkan masalah di sejumlah daerah. Sumanto menilai hal itu memang perlu diatur melalui perda agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum.
“Tanah gundukan itu harus diratakan, itu perlu aturan. Jika pemerintah maupun pihak kepolisian melanggar, itu perlu kita berikan perda, karena di daerah-daerah lain juga banyak seperti itu,” tambahnya.
Selain itu, GJL juga menyoroti layanan publik yang berkaitan dengan pajak, pertanahan, perizinan, hingga dukungan terhadap UMKM.
“Masukannya banyak, terutama soal pelayanan pemerintah terkait pajak, pertanahan, perizinan, UMKM. Juga soal rembuk nasional yang mereka harap bisa diteruskan ke pemerintah pusat,” jelas Sumanto.
Terkait keluhan ormas yang sulit mengakses dana hibah, Sumanto menegaskan bahwa mekanisme hibah sudah diatur secara jelas dalam regulasi. Ia juga memastikan aspirasi lain, seperti izin industri garam, akan ditindaklanjuti bersama dinas terkait.
“Sesuai kewenangan kita ya, kalau DPRD provinsi kewenangan kita apa, ya kita akan lakukan perbaikan. [Izin industri garam] itu nanti akan kita sampaikan melalui dinas,” tandasnya.
