SEMARANG, Joglo Jateng – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Dr. Muhdi, mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi dalam pelaksanaan program Sekolah Garuda agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Menurut Muhdi, tanpa regulasi yang kuat, program Sekolah Garuda berpotensi kehilangan arah dan sulit mencapai tujuannya dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul di masa depan.
“Kalau kita ingin memanfaatkan bonus demografi seperti negara-negara maju, Indonesia harus memiliki sekolah-sekolah unggulan. Saat ini jumlah sekolah unggulan di Indonesia masih sangat kecil, hanya sekitar 0,1 persen,” ujarnya di Semarang, Minggu (19/10/2025).
Ia menilai, gagasan Sekolah Garuda merupakan inisiatif positif yang membawa semangat untuk memajukan pendidikan nasional. Namun, keberhasilannya bergantung pada landasan hukum yang jelas dan kuat agar program tidak berhenti di tengah jalan atau berubah arah saat berganti pemerintahan.
“Saya berharap pemerintah lebih fokus menyiapkan regulasinya agar ada keberlangsungan. Libatkan para akademisi dan pakar pendidikan untuk memperkuat dasar kebijakan ini,” tegasnya.
Muhdi mencontohkan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Cina, dan India yang memiliki jumlah sekolah unggulan cukup besar. Sekolah-sekolah tersebut berperan penting dalam melahirkan generasi unggul dan memperkuat daya saing nasional.
Program Sekolah Garuda sendiri merupakan inisiatif strategis nasional di tingkat SMA/sederajat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan target pembangunan 100 sekolah unggulan terintegrasi di seluruh Indonesia, di mana 80 persen siswanya akan menerima beasiswa pendidikan. Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah prioritas pengembangan karena memiliki potensi sumber daya manusia yang besar.
