PATI, Joglo Jateng – Upaya memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terus dikebut melalui Forum Perangkat Daerah Pati Tahun 2026. Pembahasan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Rajawali Bapperida Pati pada Rabu (11/3/2026), dengan fokus utama mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui terobosan baru.
Perencanaan yang matang lintas sektoral sangat dibutuhkan untuk merespons dinamika persoalan warga, mulai dari masalah pengangguran hingga pengentasan stunting.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Forum ini juga melibatkan DPRD, akademisi, hingga pelaku usaha guna memastikan setiap program pembangunan berjalan partisipatif dan tepat sasaran.
Kepala Bapperida Pati, Muhtar, memaparkan sejumlah target krusial yang harus dicapai menuju 2027. Indikator utamanya meliputi pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Selain itu, beberapa indikator lain juga menjadi perhatian. Seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas layanan infrastruktur, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah,” paparnya.
Tuntut Inovasi PAD di Luar Sektor Pajak
Demi mewujudkan rancangan tersebut, pemerintah daerah menekankan bahwa inovasi PAD Pati tidak boleh hanya bergantung pada sektor pungutan pajak semata. Setiap perangkat daerah dituntut memiliki kreativitas untuk memaksimalkan dan mengelola potensi lokal yang ada.
Target-target besar menuju 2027 jelas menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor sangat ditekankan agar program kerja antar-OPD tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan selaras dengan target pembangunan Pati 2027.
Menyikapi urgensi tersebut, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengingatkan bahwa pelaksanaan forum ini bukanlah sekadar formalitas. Kegiatan ini merupakan tahapan wajib yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Melalui forum perangkat daerah ini diharapkan rencana kerja perangkat daerah yang akan ditetapkan benar-benar responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat,” tegasnya. (hms/fat/rds)
