Bupati yang akrab disapa Tika ini juga mewanti-wanti agar ASN tidak menormalisasi penerimaan hadiah dalam bentuk apa pun. Sebab, hal itu sangat berpotensi menjadi pintu masuk bagi praktik gratifikasi yang berujung pada korupsi.
Selain itu, ia meminta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk segera mengubah pola pikir (mindset) dalam sistem pelayanan publik.
“Jadilah pegawai yang melayani, bukan dilayani. Karena dari situ birokrasi kita dipertaruhkan dan bisa menjadi celah terjadinya korupsi,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq menyatakan, kehadiran pimpinan KPK secara langsung di daerahnya menjadi suntikan pelajaran berharga bagi seluruh jajaran pemerintahan.
Menurutnya, forum edukasi tersebut memberikan dorongan psikologis yang kuat untuk mempertebal komitmen bersih dari korupsi.
“Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Pimpinan KPK sampai hadir langsung di Kendal, tentu sangat bermanfaat,” ujarnya.
Ia menambahkan, dedikasi serta integritas seluruh pejabat, baik unsur eksekutif maupun legislatif, menjadi ujian bersama yang harus terus dijaga dan dikawal.
“Dengan adanya kegiatan ini, dedikasi dan integritas harus terus meningkat, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (ags/gih/rds)
