Kendal  

Kendal Kekurangan Ratusan Guru dan Kepala Sekolah, Bupati Minta Bantuan Pusat

DISKUSI: Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari saat menerima kunjungan Wamendikdasmen di SMP Negeri 2 Kaliwungu, Rabu (8/7/2026). (AGUS RIYADI/JOGLO JATENG)

KENDAL, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal meminta dukungan pemerintah pusat untuk mengatasi kekurangan guru dan kepala sekolah yang terjadi saat ini.

Permintaan itu disampaikan Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) di SMP Negeri 2 Kaliwungu, Rabu (8/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Kendal masih kekurangan sekitar 150 guru SD dan 200 kepala sekolah SD.

Pada jenjang SMP, daerah ini juga masih membutuhkan sekitar 150 guru dan delapan kepala sekolah.

Menurut Dyah, moratorium pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tingginya angka pensiun menjadi penyebab kebutuhan tenaga pendidik terus meningkat.

Kondisi itu diperberat dengan terbatasnya jumlah pengawas sekolah. Saat ini hanya terdapat 10 pengawas yang membina 564 SD dan empat pengawas yang menangani 116 SMP.

“Kami memohon adanya pengangkatan guru ASN dari pemerintah pusat agar kekurangan tenaga pendidik di Kabupaten Kendal dapat segera terpenuhi,” ujarnya.

Selain mengusulkan penambahan guru ASN, Pemkab Kendal juga meminta percepatan program revitalisasi sekolah.

Hingga pertengahan 2026, realisasi revitalisasi baru mencapai 17 dari 24 sekolah pada jenjang PAUD/TK, dua dari 30 SD, dan delapan dari 24 SMP.

Pemkab Kendal turut mengusulkan pembangunan unit sekolah baru untuk menggantikan SD Negeri 3 Cepiring yang akan direlokasi.

Selain itu, turut diusulkan pembangunan SMP negeri di Kecamatan Kaliwungu Selatan yang hingga kini belum memiliki sekolah negeri tingkat pertama.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan DPR RI untuk menyiapkan mekanisme pemenuhan guru secara nasional.

Menurut Fajar, Indonesia saat ini masih menghadapi kekurangan sekitar 561 ribu guru.

Setiap tahun, sekitar 60 ribu hingga 70 ribu guru memasuki masa pensiun sehingga diperlukan langkah percepatan pemenuhan tenaga pendidik. (ags/gih/rds)