SEMARANG, Joglo Jateng – Masalah ketimpangan penempatan tenaga pendidik di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi polemik krusial yang belum terurai sepenuhnya. Ironisnya, kendati jumlah total pengajar menyentuh puluhan ribu, sejumlah sekolah tingkat menengah dan kejuruan justru mengalami krisis guru untuk mata pelajaran spesifik.
Kondisi ini mendesak pemerintah untuk segera melakukan tindakan pemerataan secara masif. Persoalan ini tidak hanya mengancam kualitas pembelajaran siswa, tetapi juga menuntut kejelasan nasib penyebaran guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI Jawa Tengah), Muhdi, menegaskan bahwa kebijakan relokasi tenaga didik adalah solusi mutlak untuk menutup celah kekosongan tersebut. Menurutnya, pemindahan guru harus terus dieksekusi agar rasio kebutuhan sesuai bidang studi dapat terpenuhi secara proporsional.
“Mutasi ini harus jalan. Jangan sampai pemerintah tidak lagi merekrut, karena masih terjadi kekosongan, seperti fisika, bahasa Jawa, hingga bahasa Inggris,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Krisis Guru Bahasa Jawa dan Produktif SMK
Fakta ketimpangan distribusi ini turut diamini oleh pemangku kebijakan daerah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengungkapkan bahwa krisis pengajar paling nyata dirasakan pada mata pelajaran muatan lokal dan kejuruan spesifik.
Di satu wilayah, terdapat daerah yang menumpuk kelebihan guru, namun di sudut daerah lain terjadi kekosongan jam mengajar yang memprihatinkan.
“Secara umum bahasa Jawa itu banyak yang kurang. Kemudian di SMK, jurusan teknik juga banyak yang kurang. Ini perlu relokasi supaya penyebarannya bisa merata,” ungkap Sadimin.
Tuntut Peningkatan Status Paruh Waktu
Selain menyoroti karut-marutnya distribusi guru di Jateng, PGRI juga menagih keadilan kesejahteraan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa. Muhdi secara khusus mendesak pemerintah agar memperhatikan guru berstatus PPPK paruh waktu agar memiliki jaminan karier.
“Ini yang menjadi kerja keras ke depan, bagaimana PPPK paruh waktu bisa meningkat menjadi penuh waktu, bahkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN),” tegasnya.
Sebagai informasi, saat ini tercatat ada lebih dari 77 ribu guru yang tersebar di 2.621 sekolah di bawah kewenangan provinsi. Manajemen tata kelola formasi inilah yang dinilai menjadi kunci utama peningkatan mutu pendidikan daerah.
Oleh karena itu, asosiasi guru menuntut pemerintah untuk terus konsisten membuka rekrutmen abdi negara guna menambal gelombang pensiun yang terjadi setiap tahunnya.
“Kami berharap pemerintah membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setiap tahun, karena kebutuhan guru akan terus ada seiring pensiun. Ini penting agar pembelajaran tidak terganggu,” pungkas Muhdi. (hfh/ree/rds)
