Pemprov Jateng Fokuskan Pembangunan pada Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah

ANTUSIAS: Para pejabat daerah dan pejabat pusat saat menghadiri Pembukaan Musrenbang Provinsi Jawa Tengah 2026 di Gradhika Bhakti Praja Semarang, Selasa (28/4/2026). (ALLAM MUZHAFFAR HANIF/JOGLO JATENG)

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi misi kepala daerah dengan program prioritas nasional. Ia mengingatkan bahwa tantangan global harus direspons dengan kebijakan yang adaptif dan inovatif.

“Kita punya dua pilihan, terus berkutat dalam masalah atau mengubah masalah menjadi peluang. Tantangan global harus kita jadikan momentum untuk memperkuat kemandirian daerah, baik dalam pangan, energi, maupun ekonomi,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Jawa Tengah yang dinilai telah mampu menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional. Namun, ia mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

“Tidak bisa lagi hanya mengandalkan APBN dan APBD. Harus ada inovasi pembiayaan, efisiensi belanja, serta pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, Yusmanto, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa hasil Musrenbang akan menjadi dasar penyusunan RKPD 2027 yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat.

“Seluruh masukan yang dihimpun dalam Musrenbang ini akan kami olah secara komprehensif untuk memastikan perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Yusmanto juga menambahkan, pendekatan perencanaan tahun ini menitikberatkan pada integrasi antar sektor serta penguatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dengan demikian, program yang disusun tidak hanya responsif terhadap isu aktual, tetapi juga mampu menjawab tantangan jangka panjang.

“Melalui Musrenbang ini, kami (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, RED) optimistis dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Termasuk sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, yang diharapkan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Jawa Tengah yang semakin maju dan sejahtera. (all/gih)