Dalam koordinasi langsung itu, Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan pengembangan nila salin skala besar. Dukungan tersebut termasuk alokasi lahan hingga sekitar 72 ribu hektare.
Daerah terdampak rob dapat memanfaatkan program itu setelah pemetaan wilayah dan pendataan masyarakat dilakukan.
Berdasarkan koordinasi itu, Ahmad Luthfi meminta seluruh kepala daerah di wilayah pesisir segera memetakan lahan terdampak rob yang berpotensi dikembangkan untuk budi daya nila salin.
Langkah ini penting agar masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian akibat perubahan kondisi lingkungan.
Menurutnya, rob merupakan persoalan yang tidak sepenuhnya dapat dicegah.
Upaya jangka panjang seperti pembangunan tanggul laut, penanaman mangrove, dan langkah mitigasi lainnya tetap diperlukan.
Namun, pemerintah juga harus menyiapkan strategi adaptasi agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan.
“Salah satunya dengan mengubah lahan yang terdampak menjadi tetap produktif melalui pengembangan nila salin,” ujarnya.
Selain membahas rob, Gubernur menegaskan swasembada pangan tetap menjadi fokus pembangunan Jawa Tengah pada 2026.
Ia mengingatkan seluruh daerah untuk mengantisipasi musim kemarau dengan memetakan wilayah rawan kekeringan, memperkuat pompanisasi dan pipanisasi, serta menjaga produktivitas lahan pertanian.
“Jangan sampai saat musim kemarau panjang kita tergagap. Daerah harus segera melakukan pemetaan wilayah yang rawan kekeringan agar target produksi pangan tetap tercapai,” tegasnya. (hms/rds)
