Ketersediaan telur dan daging ayam menjadi perhatian karena merupakan komponen utama dalam penyusunan menu MBG.
Agus menilai Kabupaten Kendal memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan program tersebut karena merupakan salah satu sentra produksi telur di Jawa Tengah.
“Kami ingin program MBG berjalan optimal sekaligus memberikan manfaat bagi peternak lokal. Namun seluruh mekanisme, termasuk harga pembelian bahan pangan, tetap harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah agar tidak merugikan pihak mana pun,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator SPPG Kabupaten Kendal, M Faris Maulana menjelaskan, hingga saat ini terdapat 140 SPPG yang telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 123 SPPG telah beroperasi, sedangkan 16 SPPG lainnya telah siap beroperasi dan akan segera memberikan layanan.
“Dengan jumlah SPPG yang ada, kami optimistis seluruh sekolah penerima manfaat yang saat ini belum terlayani dapat segera ter-cover,” kata Faris.
Targetnya, pada awal tahun ajaran baru nanti seluruh sekolah penerima manfaat sudah mendapatkan layanan MBG.
Ia menambahkan, pendataan penerima manfaat terus diperbarui mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga pondok pesantren.
“Pembaruan data tersebut menjadi dasar dalam pemerataan distribusi layanan MBG di seluruh wilayah Kabupaten Kendal,” tandasnya. (ags/gih/rds)
