JEPARA, Joglo Jateng – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara meluruskan isu yang berkembang di masyarakat terkait Sensus Ekonomi 2026. BPS memastikan pendataan tersebut tidak berkaitan dengan penyaluran maupun pencabutan bantuan sosial (bansos).
Kepala BPS Jepara, Isnaini, mengatakan Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sebagai amanat undang-undang. Tujuannya untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Kami memahami masih ada masyarakat yang khawatir data sensus akan memengaruhi bansos. Kami tegaskan, itu tidak benar. Sensus Ekonomi bukan untuk menarik atau menentukan penerima bansos, melainkan untuk memperoleh gambaran riil kondisi ekonomi masyarakat,” kata Isnaini saat talkshow di LPPL Radio Kartini FM, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus. Warga diminta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya agar data yang dihasilkan akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Ia mengibaratkan data sebagai resep obat bagi pemerintah. Jika data yang dikumpulkan tidak sesuai fakta di lapangan, kebijakan yang disusun berpotensi tidak tepat sasaran.
“Kalau datanya tidak sesuai kenyataan, tentu kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan tepat. Akibatnya, program pembangunan bisa saja tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Isnaini juga memastikan kerahasiaan data pribadi masyarakat tetap terjaga. Seluruh informasi yang diberikan responden dilindungi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan jawaban secara jujur.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, Budi Sulistyawan, mengatakan data yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif.
Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi akan menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan, mulai dari sektor ekonomi hingga infrastruktur.
“Kalau datanya sudah benar, kebijakan pembangunan yang disusun juga akan lebih efektif dan tepat sasaran. Karena itu, kami mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan tidak perlu khawatir terhadap keamanan datanya,” tandasnya. (oka/gih/rds)
