KUDUS, Joglo Jateng – Forum Sedulur Maiyah Kudus edisi ke-104 bertajuk Ngatur Catur di Rumah Jabatan Wakil Bupati Kudus, Sabtu (11/7/2026), menjadi panggung kritik keras.
Kritik tersebut diarahkan terhadap kondisi demokrasi, budaya politik, hingga tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menyampaikan pandangan kritisnya mengenai berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi sebatas kesalahan individu, melainkan telah merambah ke persoalan sistem.
Di hadapan peserta Maiyah, Tiyo mengawali pemaparannya dengan mengajak masyarakat memahami bahwa seluruh tindakan manusia bermula dari cara berpikir.
Menurutnya, pikiran yang keliru akan melahirkan perkataan yang keliru, kemudian berkembang menjadi tindakan yang salah. Ketika tindakan tersebut terus diulang, ia akan berubah menjadi kebiasaan, lalu budaya, karakter, bahkan membentuk peradaban.
“Kalau pikirannya sudah salah, maka perkataannya akan salah. Ketika perkataan itu menjadi tindakan yang terus diulang, kerusakan akan naik level menjadi budaya,” ujarnya.
Kerangka berpikir itu kemudian ia gunakan untuk mengkritik berbagai persoalan nasional, terutama praktik korupsi. Menurut Tiyo, persoalan korupsi di Indonesia tidak lagi cukup dipandang sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan individu tertentu.
Ia berpendapat praktik tersebut berpotensi telah berkembang menjadi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum.
“Kalau korupsi terus terjadi di berbagai lembaga dan berlangsung bertahun-tahun, jangan-jangan persoalannya bukan lagi tindakan, tetapi sudah menjadi budaya,” katanya.
Dalam paparannya, Tiyo juga mempertanyakan orientasi kebijakan pemerintah. Ia menilai orientasi pemerintah saat ini masih terlalu berfokus pada persoalan pemenuhan kebutuhan dasar, tanpa menyentuh pembangunan karakter, mentalitas, dan spiritualitas masyarakat.
“Berbagai persoalan bangsa tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu program, melainkan memerlukan pembenahan sistem secara menyeluruh,” bebernya.
Selain menyoroti korupsi, Tiyo mengkritik kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi ideal mensyaratkan masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis.
Ia mengutip pemikiran filsuf Plato yang menyatakan demokrasi dapat berubah menjadi alat kelompok elite apabila masyarakat tidak memiliki kecakapan politik. Karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana demokrasi Indonesia benar-benar berjalan sesuai prinsip yang diharapkan sejak kemerdekaan.
Kritik berikutnya diarahkan pada pelaksanaan prinsip trias politica. Menurut Tiyo, mekanisme saling mengawasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif belum berjalan sebagaimana mestinya.
Ia mencontohkan dinamika pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang menurut pandangannya menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan politik. Dalam pandangannya, komposisi koalisi yang dominan di parlemen membuat fungsi oposisi tidak berjalan optimal.
“Saya melihat tidak ada oposisi yang benar-benar kuat. Padahal dalam demokrasi harus ada keseimbangan agar kontrol terhadap kekuasaan tetap berjalan,” ujarnya.
Tiyo juga menyinggung biaya politik yang dinilainya sangat tinggi. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi demokrasi karena berpotensi mendorong praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Bahkan sistem yang mahal, membuat banyak pejabat menghadapi tekanan untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan,” tukasnya.
