SEMARANG, Joglo Jateng – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah sekaligus Anggota DPD RI, Muhdi, meminta pemerintah lebih cermat dalam rencana pengadaan Smart TV untuk program digitalisasi pendidikan. Ia menyoroti harga satuan yang dikabarkan mencapai Rp 26 juta per unit, yang menurutnya perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan masalah serupa kasus Chromebook.
“Kalau memang Rp 26 juta, harus dicek betul apakah itu wajar. Banyak produk serupa di pasaran dengan harga di bawah Rp 20 juta. Jangan sampai kasus mark up terulang lagi,” ujar Muhdi saat ditemui di Kantor PGRI Jateng, Sabtu (13/9/2025).
Menurutnya, Smart TV lebih relevan dengan kebutuhan sekolah saat ini dibanding Chromebook. Televisi pintar memungkinkan guru menampilkan materi pembelajaran dengan mudah, bahkan cukup bermodalkan ponsel yang hampir semua guru telah miliki.
“Kalau Smart TV Android itu, guru bisa menampilkan materi pembelajaran dengan mudah. Bahkan cukup dengan ponsel, materi bisa langsung ditayangkan di kelas. Itu lebih bermanfaat, sementara jumlah laptop di sekolah masih terbatas,” jelasnya.
Meski demikian, Muhdi mengingatkan agar pengadaan perangkat tidak lagi salah arah seperti kasus Chromebook era Menteri Nadiem Makarim yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung. Ia menilai sejak awal program tersebut sudah menyisakan pro dan kontra, terutama terkait pemilihan perangkat dan manfaatnya bagi sekolah.
“Sejak dulu kami sudah menyampaikan, kenapa pilihannya Chromebook, bukan laptop biasa yang lebih kompatibel. Chromebook sangat bergantung pada jaringan internet, sementara kita tahu di Indonesia jaringan belum merata, apalagi di daerah 3T,” ujarnya.
