JEPARA, Joglo Jateng– Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jepara kembali menjadi sorotan. Per Januari hingga September 2025, tercatat 2.083 kasus dengan satu korban meninggal dunia.
Sementara itu, kasus Chikungunya mencapai 14 kasus dari Januari-Oktober. DPRD meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) perketat mitigasi dan tidak lengah menjelang puncak musim penghujan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jepara, Imam Subhi mengingatkan bahwa periode November hingga Februari adalah fase paling rawan karena musim penghujan. Lonjakan kasus DBD, kata Imam, sering terjadi di masa pergantian dan awal musim hujan.
“Kami punya kajian bahwa periode paling kritis itu November sampai Februari. Pada empat bulan ini, antisipasi pemerintah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) harus benar-benar ditingkatkan,” jelas Imam melalui sambungan telepon, Jumat (28/11/2025).
Imam mendorong Pemkab untuk memperkuat mitigasi mulai dari skrining kesehatan, peningkatan PHBS, hingga gerakan bersih lingkungan yang melibatkan desa sampai tingkat RT.
Kegiatan produktif semacam itu, menurutnya, dapat menekan potensi lonjakan kasus maupun angka kematian akibat dampak dari DBD maupun Chikungunya.
Ia juga meminta Puskesmas memperketat surveilans lapangan, termasuk menelusuri penyebab penyebaran di titik-titik munculnya kasus.
Intervensi cepat seperti 3M plus (Menguras, Menutup, dan Mengubur), abatisasi, dan fogging perlu dilakukan segera di wilayah yang terindikasi ssbagai sumber penularan.
“Fogging tetap penting dilakukan di area lokasi khusus (lokus), supaya penyebaran nyamuk bisa di cegah,” ujarnya.
Imam berharap, kewaspadaan masyarakat dan pemerintah tidak kendor, mengingat puncak resiko terjadi hingga awal tahun mendatang.
Di sisi lain, menanggapi kasus DBD yang terjadi di Jepara, Bupati Jepara, Witiarso Utomo, memastikan langkah mitigasi sudah diperketat. Ia menginstruksikan seluruh camat untuk melakukan kerja bakti rutin dan melaporkan perkembangan secara periodik.
“Saya sudah mengarahkan setiap camat untuk melakukan mitigasi banjir dan DBD. Kerja bakti wajib setiap minggu dan harus dilaporkan kepada kami,” kata bupati.
Ia menegaskan bahwa kebersihan lingkungan menjadi kunci utama untuk mencegah dua ancaman sekaligus, yaitu genangan yang menjadi pemicu banjir dan sarang nyamuk Aedes aegypti.
Karena itu, pembersihan saluran air, pengangkatan sampah, dan pemberantasan sarang nyamuk harus dijalankan terstruktur dan berkelanjutan.
Menurutnya, mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana alam, tetapi juga penyakit yang muncul akibat lingkungan yang tidak terkelola dengan baik.
“Ini untuk mencegah segala jenis kebencanaan, baik penyakit maupun bencana alam. Kami sudah jalankan ini dan meminta kecamatan memastikan kegiatan berjalan,” ujarnya.
Pemkab berharap penguatan mitigasi ini dapat menekan risiko di tengah meningkatnya intensitas hujan, sekaligus menahan laju penyebaran DBD dan Chikungunya yang terus mengintai setiap pergantian musim.
“Laporan dari camat akan menjadi dasar evaluasi dan penanganan cepat jika ditemukan titik rawan, baik banjir maupun peningkatan kasus penyakit,” tandasnya. (oka/gih)
