SEMARANG, Joglo Jateng – Kebocoran data kependudukan kembali menjadi perhatian setelah sekitar 1,2 juta NIK penerima bantuan sosial (bansos) di Jawa Tengah diduga disalahgunakan untuk registrasi kartu perdana.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini memperkuat pengamanan sistem digital untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Data tersebut diketahui dicuri dari sistem resmi Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah dan digunakan untuk registrasi kartu perdana oleh pelaku.
Kasus tersebut berujung pada vonis terhadap Rahmat Nugroho, teknisi ponsel asal Bekasi, oleh Pengadilan Negeri Serang.
Terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun delapan bulan penjara setelah terbukti membobol situs resmi Dinsos Provinsi Jawa Tengah dan mengambil sekitar 1.239.573 data NIK serta kartu keluarga (KK) untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Provinsi Jawa Tengah, Elliya Ch mengatakan, pihaknya mengetahui dugaan kebocoran data tersebut setelah menerima informasi dari Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada 12 Februari 2026.
Setelah mendapatkan informasi itu, Dinsos langsung berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital (Diskomdigi) Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem.
“Informasi yang kami terima tidak untuk pinjol, tidak untuk penipuan, lebih ke mengaktifkan nomor HP,” ujar Elliya saat dihubungi melalui telepon, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan, data NIK penerima bansos diduga dimanfaatkan untuk membantu proses registrasi kartu perdana tanpa menggunakan identitas pribadi pembeli.
Namun, Dinsos Provinsi Jawa Tengah belum memperoleh rincian mengenai warga yang terdampak maupun jumlah data yang telah digunakan oleh pelaku.
“1,2 juta itu memang terinfo. Tapi dari data itu kemudian yang sudah dipakai berapa, kemudian siapa saja yang terdampak, kami tidak memperoleh datanya dari Polda Banten,” katanya.
