KUDUS, Joglo Jateng – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menggelar rapat dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2021. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kudus, Selasa (12/4).
Ketua Komisi B DPRD Kudus, Anis Hidayat mengatakan, agenda tersebut sebagai evaluasi kegiatan dan keuangan di tahun 2021. Dari mulai Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Pertanian dan Pangan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudrapar).
Anis menuturkan, bahwa dirinya saat ini sedangkan menyesuaikan dengan tugas barunya. Pasalnya, ia baru berada di komisi B. Sehingga hal itu membutuhkan keseriusan agar bisa terjadi perubahan yang baik.
“Jadi untuk mengevaluasi progam di komisi periode lalu, supaya proyeksi kedepan nanti kegiatannya lebih baik dan terjadi peningkatan kualiatas di kegiatan yang ada,” terang Anis, Selasa (12/4).
Dirinya menjelaskan salah satunya yang masih mengalami kendala adalah perihal kelemahan di bidang pariwisata. Sebab sektor ini dirasa masih mengalami kekurangan anggaran. Adapun jumlah anggaran untuk pariwisata senilai Rp 13 miliar.
“Jadi keberpihakan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di tahun berikutnya diharapkan bisa meningkat. Itu tadi yang muncul dari risalah pembahasan untuk rekomendasi LKPJ,” imbuhnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Mutrika mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan ada sebanyak 16 kegiatan. Dan ada berapa progam yang perlu di evaluasi.
“Ada evaluasi untuk pembuatan Detail Engineering Design (DED) untuk pariwisata kedepan. Supaya pariwisata nantinya lebih terarah. Jadi harus di kembangkan mana dulu,” terang Mutrika.
Dirinya mengharapkan, supaya pihaknya mendapat dukungan dari anggaran, supaya kedepan pariwisata di Kudus bisa lebih baik lagi.
Kemudian, Ketua Komisi D DPRD Kudus Ali Ihsan juga menyampaikan, saat ini pihaknya juga tengah membahas LKPJ bersama OPD terkait, yang sesuai dengan bidang di komisinya. Seperti Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, dan Dinsos P3AP2KB Kudus.
“Kami menerima laporan dari para OPD terkait, yakni apa saja yang sudah dilaksanakan oleh dinas di 2021. Karena mereka dulu melakukan pembahasan, kini mereka harus mempertangungjawabkan,” terangnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, telah menggelar rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Kudus tahun anggaran 2021 pada Kamis (7/4) lalu. Setelah penyampaian yang dilakukan oleh bupati, DPRD kemudian menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan. Yang dilakukan oleh masing-masing komisi per Selasa (12/4). (cr7/sam/fat)
