SEMARANG, Joglo Jateng – Mobilitas masyarakat di Kota Semarang masih cukup tinggi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Padahal, kebijakan pemerintah itu diambil untuk mengurangi mobilitas guna menekan angka penyebaran Covid-19.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, Kamis (8/7). Ia mengatakan, mobilitas warga berkegiatan sehari-hari masih tinggi, sehingga warga yang patuh untuk menahan diri di rumah terbilang rendah.
Hakam menjelaskan, informasi dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa dua hari yang lalu, mobilitas seseorang di tingkat Jawa-Bali yaitu tertinggi di Kota Semarang. Sedangkan penurunan mobilitas di Ibu Kota Jawa Tengah ini baru sekitar 19 persen.
“Artinya kalau kita bisa menurunkan mobilitas seseorang, pasti akan menurunkan kasusnya. Karena kasus kita masih banyak, jadi belum signifikan jika melihat penurunannya dalam 2- 3 hari ini,” katanya.
Hakam melanjutkan, kemungkinan angka penurunan kasus Covid-19 di Kota Semarang bisa terlihat turun signifikan bisa terjadi saat setelah tanggal 10 Juli ke atas. Karena itu, target penurunan mobilitas diharapkan bisa lebih dari 50 persen. Untuk sepekan ini, harapannya bisa turun jadi 30 persen.
“Targetnya sih bisa lebih dari 50%, tapi seperti yang disampaikan pak Luhut Kamis (8/7), hari ini bisa turun jadi 30%, karena mereka kan memantaunya pakai satelit langsung ngitungnya,” terangnya.
Sementara PPKM darurat hingga hari ke-6 itu, Pemkot Semarang sudah membuat kebijakan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di masyarakat seperti aturan WFH 100 persen, pembatasan kegiatan usaha hingga pukul 20.00, dan penutupan ruas jalan di sekitar 17 titik lokasi.
“Hal ini dilakukan untuk membatasi pergerakan warga selama masa PPKM Darurat berlangsung,” ujar Kasi Penertiban Dishub Kota Semarang Antonius Hariyanto, belum lama ini. (cr11/gih)
