Desa Pamotan Resmi Jadi Rumah Restorative Justice

SINERGI: Bupati Rembang H.Abdul Hafidz (tiga dari kanan) menunjukkan nota kerja sama dalam program rumah Restorative Justice di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, belum lama ini. (HUMAS/JOGLO JATENG)

REMBANG, Joglo Jateng – Kejaksaan meluncurkan rumah Restorative Justice (RJ) di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, belum lama ini. Rumah RJ itu dibuat sebagai tempat musyawarah masyarakat dari suatu tindak pidana yang terjadi sebelum masuk ke ranah penegak hukum.

Launching Rumah RJ ini langsung dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui virtual. Selain di Rembang launching juga digelar di 30 Kejaksaan Negeri lainnya. Khusus di Jawa Tengah hanya ada tiga, yakni Rembang, Surakarta dan Kabupaten Magelang.

Bupati Rembang H.Abdul Hafidz mengatakan sangat mengapresiasi inovasi rumah RJ ini. Pemkab akan mendukung rumah RJ sebagai upaya penyelenggaraan hukum yang adil sesuai apa yang dikatakan Jaksa Agung.

Bupati berharap agar setelah launching, rumah RJ desa Pamotan ini bisa berjalan sesuai fungsinya. Dan harapannya akan ada rumah RJ juga di desa- desa lainnya. Menurutnya, program ini menarik untuk diketahui dan dipahami masyarakat. Namun demikian bupati mengingatkan jangan sampai RJ ini disalah gunakan.

“Harus ada sosialisasi teknis secara detail agar nanti tidak ada pemahaman yang salah di masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rembang, Syahrul Juaksha Subukhi menjelaskan dipilihnya Rembang menjadi pilot project karena memiliki jumlah penduduk besar, namun statistik penanganan perkaranya rendah. Hal itu tentunya tak lepas dari sinegitas antara pemkab, aparat penegak hukum dan tokoh agama tokoh masyarakat.

Kajari menegaskan tidak semua perkara bisa mendapat restorative justice. Ada lima syarat dimana kasus bisa dihentikan melalui restorative justice. Syarat tersebut menjadi batasan agar tidak disalah gunakan.

Syaratnya diantaranya, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana bukan residivis. Kemudian yang kedua ancaman hukuman yang disangkakan ke dia tidak lebih dari 5 tahun. Ketiga, jika kejahatannya terhadap barang itu nilainya tidak lebih dari Rp 2,5 juta kerugiannya.

“Keempat ada perdamaian atau ada pernyataan memaafkan dari korban dan yang kelima tingkat ketercelaan dari perbuatannya itu rendah, seperti motivasinya tadi karena istrinya sakit butuh biaya hingga terpaksa mencuri,” jelasnya. (hms/fat)