KUDUS, Joglo Jateng – Ombudsman Jawa Tengah menyebut, jika wisuda TK hingga SMA benar terealisasi maka harus ada evaluasi lebih dalam untuk menghindari konflik. Hal itu dikatakan Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida saat mengikuti kegiatan Review Standar Pelayanan Publik Dinsos Jateng yang digelar di Aula Panti PPSDSN Kudus, belum lama ini.
“Kegiatan disekolah harus memiliki kemanfaatan yang nyata untuk perbaikan kualitas pendidikan, baik secara kognitif sikap dan juga arti spiritualitas. Pertanyaannya apakah kegiatan wisuda cukup relevan dan signifikan. Ini kan perlu di evaluasi dulu,” kata Siti Farida.
Akan tetapi, yang paling penting kegiatan wisuda itu jika benar terealisasi tidak boleh memberatkan. Misalnya, ketika digelar membutuhkan sejumlah dana yang tidak sedikit. Maka hal itu dapat memberatkan orang tua.
“Kita coba berpikir jauh lagi, tentang bagaimana dengan pengelolaan dana itu, apakah transparan dan akuntabel karena dana publik itu dari masyarakat. Mungkin hal itu yang kami soroti,” ucapnya kepada Joglo Jateng.
Disisi lain, dinas pendidikan harus melakukan sejumlah evaluasi dan kajian. Apakah kegiatan tersebut sangat relevan di dunia pendidikan. Terutama kaitannya dengan peningkatan kualitas.
“Kalau emang ada kegiatan lain yang tidak terlalu relevan ya seharusnya ada kebijakan yang jelas untuk hal itu,” bebernya.
Saat ditemui terpisah, menanggapi hal itu, Bupati Kudus Hartopo menjelaskan, itu semua tergantung dengan orang tua murid. Seandainya tidak setuju, tidak masalah. Jadi tidak ada kewajiban mengikuti wisuda.
“Kalau itu biasanya sudah ada komunikasi dengan orang tua murid maupun ketua paguyuban yang ada disini-sini,” tandasnya.
Nanti, pihaknya akan berupaya turun ke masyarakat jika mengenai Wisuda TK-SMA benar terealisasi. Namun untuk saat ini belum ada aduan masyarakat akan hal itu.
“Kita tetap turun tangan untuk itu, tapi saat ini belum ada aduan ke kita. Kalau sudah ada kita akan turun,” pungkasnya.(hms/rds)
