Kudus  

Tingkatkan Kemakmuran Warga melalui Reforma Agraria

DUKUNGAN: Tampak petugas Kantor Pertanahan Kudus berfoto bersama oleh Kelompok Petani di Desa Japan, beberapa waktu lalu. (ADAM NAUFALDO/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kudus berupaya meningkatkan kemakmuran warga Kota Kretek melalui program Reforma Agraria atau penataan aset dan penataan akses. Program ini dilakukan di desa-desa yang mayoritas warganya berprofesi sebagai pelaku Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kudus, Bambang Gunawan menjelaskan, pihaknya memiliki program strategis untuk kemakmuran masyarakat. Yaitu, legalisasi aset atau sertifikat tanah secara masal (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti jalan tol, dan reforma agraria.

“Program itu sangat strategis. Karena berpihak ke masyarakat dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan berkeadilan didalam memperoleh haknya atas tanah. Sehingga program strategis reforma agraria melibatkan beberapa kementerian dan lembaga,” ungkapnya kepada Joglo Jateng.

Baca juga:  GP Ansor Kudus Dukung Pj Bupati Wujudkan Good Governance dan Good Goverment

Lebih lanjut, atas perintah Presiden Joko Widodo, lembaga tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam percepatan reforma agraria. Contohnya melalui program PTSL dan redistribusi tanah untuk masyarakat melalui pelepasan hak dan HGU yang sudah mati, maka semua elemen harus terlibat.

“Setelah mereka mendapatkan sertifikat tanah melalui program PTSL dan redistribusi tanah, tentunya tanah ini tidak hanya mencegah konflik, tidak hanya memberikan kepastian hukum. Tapi bisa meningkatkan perekonomian dengan cara sertifikat ini yang sudah memiliki nilai bisa digunakan untuk permodalan,” tandasnya.

Baca juga:  Kemahasiswaan UMK Sabet Prestasi Bergengsi Program Kreatifitas Mahasiswa Nasional

Selain itu, pihaknya juga diberikan izin oleh Kementerian ATR/BPN melalui program Akses Reforma Agraria untuk merekrut tenaga lapangan (Field Staff). Hal itu dilakukan agar tepat sasaran dalam melakukan pendampingan dan sosial mapping kepada masyarakat.

“Nantinya hal tersebut akan dipetakan kegiatan sosial apa saja yang bisa diberdayakan di dalam masyarakat,” tukasnya.

Sementara Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kudus, Ulin Nuha mengatakan, untuk reforma agraria terkait penataan akses ada beberapa tahapan. Mulai dari penetapan lokasi, penyuluhan, pemetaan sosial, dan penyusunan model.

Baca juga:  Pemdes Rendeng Rembug Stunting Bersama Kader

“Sebelumnya, kami mengadakan rapat bersama instansi terkait. Seperti Dinas Pertanian, DPMPTSP, PKPLH, Bappeda, dan desa di Kudus,” ucapnya.

Pihaknya menambahkan, untuk tahun pertama dilaksanakan di Desa Japan. Kemudian ditindaklanjuti untuk kelembagaannya.

“Kemarin juga ada bimbingan pemasaran secara online dan e-katalog. Dengan harapan produk dari masyarakat itu bisa juga dimasukan ke penjualan secara online dan e-katalog jika memenuhi standar dari pemerintah daerah. Sehingga dapat terwujud untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (cr12/fat)