JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara sukses meraih juara satu dalam upaya pengentasan kemiskinan se-Jawa Tengah (Jateng). Hal itu, diketahui berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistika (BPS).
Pada Senin (10/10), Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta menerima kunjungan Kepala BPS Jepara, Manggus Suryono di ruang kerjanya. Di sana, Manggus memaparkan data kemiskinan Jepara.
“Berdasarkan data yang disampaikan oleh BPS Jepara, ternyata tingkat kemiskinan di Jepara turun dari 6,88% pada tahun lalu menjadi, 6,61% di tahun 2023,” papar Edy kepada Joglo Jateng.
Rinciannya, terdapat 89,08 ribu masyarakat Jepara yang hidup dibawah garis kemiskinan di 2022. Hal itu, turun sebanyak 0,27% atau menjadi 86,75 ribu orang yang masih terdampak kemiskinan di Jepara.
BPS juga menetapkan garis kemiskinan di Jepara naik Rp 36.513 per kapita/bulan menjadi Rp 479.132 per kapita/bulan. Dibanding tahun lalu yang hanya sebesar Rp 442.618 per kapita/bulan.
“Ini menjadikan Jepara sebagai kabupaten terbaik se-Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan. Kita diperingkat 1 diantara kabupaten se-Jawa Tengah, dan peringkat 4 diantara Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah,” lanjutnya.
Adapun, peringkat pertama dari Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, terbaik diraih oleh Kota Semarang. Disusul secara berurutan Kota Salatiga, Kota Magelang, dan kemudian Kabupaten Jepara.
Hal tersebut menurut Pj. Bupati sudah cukup baik. Mengingat Kabupaten Jepara memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang lebih banyak dibanding ketiga kota yang berada diatas Jepara.
Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat bersikap jujur ketika sensus berlangsung. Sebab menurut laporan, masih banyak masyarakat yang tidak berkata jujur dengan tujuan supaya mendapat bantuan pemerintah.
“Saya harap masyarakat apabila membutuhkan bantuan, langsung hubungi kita dalam hal ini petinggi maupun camat agar disampaikan ke saya,” tegas dia.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinsospermasdes, Edy Marwoto mengatakan, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Jepara. Selah satunya melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulannya.
Selain itu, ia juga menjelaskan dinasnya melakukan kolaborasi dengan beberapa perangkat daerah lainnya. Hal ini dilakukan guna melakukan intervensi melalui berbagai program seperti pangan murah dan pemberian bantuan sosial.
“Peran Pemerintah Desa juga kami kira penting karena telah melakukan intervensi melalui dana desa, guna memberikan bantuan produktif kepada masyarakatnya,” pungkas Edy Marwoto. (cr2/fat)
