SEMARANG, Joglo Jateng – Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang menyarankan kepada pemerintah agar sekolah swasta gratis ditujukan untuk siswa yang benar-benar tidak mampu.
Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota Semarang, Sutarto mengatakan, dengan begitu siswa manapun bisa mendapatkan pendidikan gratis, dengan biaya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai, program sekolah gratis saat ini tidak efektif. Sebab, hal itu dianggap pembelajaran yang tidak maksimal dan kurangnya insentif bagi guru.
“Karena gurunya untuk bisa menjadi guru kan hanya 70 persen dari total bantuan. Itu jauh di bawah UMK. Kalau bayarannya sedikit, otomatis kan layanannya tetap beda,” ucapnya, belum lama ini.
Sebagai informasi, pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari yang lalu, memerintahkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun menjadi dilema bagi sekolah. Khususnya bagi sekolah swasta.
Menurutnya jika keputusan MK dilaksanakan, maka pemerintah harus menanggung pembiayaan untuk pendidikan SD dan SMP. Awalnya ia mengapresiasi program tersebut, namun di sisi lain juga ada tantangan bagi sekolah swasta.
“Beberapa sekolah sudah ada program sekolah gratis. Permasalahannya memang itu kan didesain tahun 2016-2017 dengan nominal bantuan segitu. Sekarang sudah 2025 ya, sudah 8 tahun. Nominal bantuan kan tidak naik. Sementara sekolah swasta yang menerima program swasta gratis itu tidak bisa akses ke masyarakat,” terangnya.
Saat ini, sekolah swasta kini berada dalam posisi sulit. Di mana mereka berisiko terkena penalti jika tidak dapat memenuhi standar layanan pendidikan.
“Jadi akhirnya ya sekolah itu melayani masyarakat dengan di bawah standar minimal. Ini kan sebenarnya akhirnya yang dirugikan masyarakat juga,” ungkapnya.
