SEMARANG, Joglo Jateng – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) karena dinilai sebagai pionir dalam penerapan konsolidasi pengadaan secara masif.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, dalam kegiatan peningkatan tata kelola pengadaan yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (19/6/2025). Menurutnya, konsolidasi pengadaan yang diterapkan Jateng telah menciptakan efisiensi belanja hingga 30 persen.
“Penghematan hingga 20 sampai 30 persen ini sangat signifikan, terutama pada pengadaan seragam dan alat kesehatan. Jateng bisa jadi contoh bagi provinsi dan kabupaten/kota lain,” ungkapnya.
Ia berharap, langkah efisiensi ini tidak hanya diterapkan di tingkat provinsi, namun juga merata hingga ke pemerintah daerah kabupaten/kota.
Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, menyatakan bahwa Pemprov berkomitmen melanjutkan konsolidasi ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan komunitas pengadaan, untuk mengkaji efektivitas belanja pemerintah.
“Kami tidak hanya mengandalkan e-Katalog, tapi juga e-Kajian dan kerja sama lintas sektor untuk hasil yang maksimal,” jelasnya.
Menurut data LKPP hingga 16 Juni 2025, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan capaian tertinggi dalam penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), mencapai 89,1 persen. Total belanja PDN mencapai Rp1,696,5 miliar, di mana Kota Semarang menjadi penyumbang terbesar dengan Rp608,3 miliar.
Sementara itu, pengadaan melalui e-Purchasing oleh Pemprov juga menunjukkan kinerja positif, dengan capaian 57,4 persen dan realisasi Rp1,092,8 miliar.
Data dan capaian ini menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, dan digitalisasi dalam tata kelola anggaran publik. (hms/rds)
