Hilirisasi Pertanian tak Optimal, PKS Sentil Keras Kinerja Pemprov Jateng di Hari Tani Nasional

Ketua Bidang Pertanian, Peternakan, dan Nelayan DPW PKS Jateng, Tugiman B Semita. (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Peringatan Hari Tani Nasional 2025 kembali menjadi momentum kritik atas kondisi pertanian di Jawa Tengah. Ketua Bidang Pertanian, Peternakan, dan Nelayan DPW PKS Jateng, Tugiman B Semita, menilai hilirisasi pertanian masih belum berjalan optimal sehingga menyulitkan petani untuk berkembang.

“Hilirisasi bidang pertanian di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, belum berjalan maksimal,” ujar Tugiman yang juga Anggota Komisi A DPRD Jateng, Jumat (26/9/2025).

Menurutnya, lemahnya perhatian pemerintah terutama dalam akses teknologi dan permodalan membuat petani belum menikmati nilai tambah dari hasil pascapanen. Ia mendorong pemerintah provinsi lebih serius mendukung hilirisasi agar kesejahteraan petani meningkat.

Selain itu, Tugiman juga menyoroti minimnya minat generasi muda untuk menjadi petani. Tanpa dukungan fasilitas dan teknologi modern, regenerasi petani dikhawatirkan terancam.
“Generasi muda tani harus diberikan teknologi, fasilitas, dan perlengkapan memadai agar tertarik menekuni sektor pertanian. Investasi di pertanian sejatinya sangat membantu pembangunan bangsa,” tegasnya.

Senada, Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jateng, Purwanto, menyebut kondisi pertanian saat ini membuat anak muda enggan terjun.
“Ya mau jadi petani gimana? Teknologi tidak dibangun, mekanisme pertanian tidak dibangun, pascapanennya juga tidak ada fasilitas,” ujarnya.

Purwanto menambahkan, regenerasi petani tidak bisa hanya mengandalkan kelompok petani tua. Diperlukan ruang bagi anak muda untuk berkreasi dengan teknologi modern. Ia juga menekankan bahwa industrialisasi pertanian harus berpijak pada reformasi agraria, bukan sekadar menarik investor.

“Kalau tanah ini sudah diselesaikan, industrialisasi itu harus dimaknai sebagai upaya mengemas hasil produksi pertanian dengan memanfaatkan sumber daya agraria,” jelasnya.

Menurutnya, tanpa kebijakan yang berpihak pada petani, masyarakat desa berisiko beralih ke sektor informal atau menjadi buruh migran dengan penghasilan tidak menentu. (luk/iza)