KUDUS, Joglo Jateng – Penyesuaian anggaran yang ketat mewarnai perencanaan pembangunan di Balai Desa Jojo, Kecamatan Mejobo. Kebijakan pemangkasan dana transfer dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026 membuat Dana Desa Jojo Kudus mengalami penurunan drastis.
Kondisi ini memaksa pemerintah desa merombak total seluruh program kerja yang telah dirancang. Dampak paling signifikan adalah hilangnya alokasi untuk pembangunan infrastruktur fisik demi menyelamatkan pos-pos anggaran yang bersifat wajib.
Turun dari Rp 1 Miliar ke Rp 350 Juta
Kepala Desa Jojo, Syamsul Hidayat, mengungkapkan beratnya tantangan fiskal yang dihadapi desanya tahun ini. Jika tahun-tahun sebelumnya desa rata-rata menerima kucuran dana mendekati Rp 1 miliar, tahun ini jumlahnya menyusut tajam.
“Kalau tahun kemarin kisaran satu miliar, tahun ini tinggal sekitar Rp 350 juta. Artinya ada pengurangan yang sangat besar dan tentu cukup berat bagi desa,” tegas Syamsul.
Akibatnya, pemerintah desa harus melakukan penyaringan super ketat. Syamsul memastikan bahwa pada tahun 2026, hampir tidak ada alokasi untuk pembangunan fisik atau infrastruktur desa.
Prioritas Mandatori: Stunting hingga BUMDes
Di tengah keterbatasan anggaran, Desa Jojo memprioritaskan program-program mandatori (wajib) dari pemerintah pusat. Anggaran yang tersisa difokuskan untuk:
- Penanganan stunting.
- Program ketahanan pangan desa.
- Dukungan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Program wajib lainnya sesuai regulasi pemerintah.
“Mau tidak mau itu yang harus kami dahulukan. Karena memang menjadi kewajiban desa,” tambahnya.
Inovasi Koperasi sebagai Solusi PAD
Menyiasati minimnya dana transfer, Syamsul mulai berbenah di sektor ekonomi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PAD). Meski Desa Jojo memiliki karakter pedesaan pinggiran dengan potensi ekonomi terbatas, langkah inovatif mulai dirintis melalui penguatan koperasi.
Saat ini, pembangunan fisik gedung koperasi desa yang berlokasi di area belakang SD Negeri 2 Jojo telah berjalan dengan progres sekitar 50 persen.
“Tahun ini kami mulai berbenah di sektor koperasi dan BUMDes. Ini kami harapkan bisa menjadi titik awal inovasi desa untuk ke depan,” ujarnya.
Syamsul berharap kebijakan pusat ini dipahami sebagai pengalihan alokasi ke program lain, seperti penguatan koperasi yang penyalurannya langsung dari pusat. Ia optimis, dengan berkembangnya BUMDes dan koperasi, Desa Jojo tidak akan selamanya bergantung pada dana transfer. (adm/fat)
