PATI, Joglo Jateng – Bupati Pati nonaktif, Sudewo resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan status hukum ini menjadi pembicaraan hangat usai acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati di Pendopo Kabupaten Pati yang berlangsung khidmat, belum lama ini.
Sudewo diketahui terjerat dua kasus sekaligus, yakni dugaan jual beli jabatan perangkat desa dan kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Menanggapi situasi tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Teguh Bandang Waluyo akhirnya buka suara.
Pastikan Pemerintahan Tidak Mandek
Legislator yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Sudewo ini menekankan satu hal krusial. Ia meminta agar dinamika hukum yang terjadi tidak mengganggu pelayanan publik.
“Yang penting pemerintahan Kabupaten Pati ini berjalan dengan baik. Tidak ada berhentinya,” tegas Bandang usai prosesi penyerahan SK Plt Bupati.
Cegah Perpecahan di Masyarakat
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga menyoroti pentingnya stabilitas sosial pasca penetapan Bupati Pati tersangka KPK. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dan birokrasi di Kabupaten Pati tetap tenang dan menjaga kondusifitas wilayah.
Bandang mewanti-wanti agar tidak muncul kelompok-kelompok yang saling berseberangan akibat kasus ini.
“Terus berjalan dengan aman. Kondusif tidak ada grup sana, grup sini, grup A, grup b, grup c, yang penting Pati kondusif,” ucapnya.
Harapan untuk Plt Bupati Baru
Di sisi lain, Bandang juga menaruh harapan besar kepada Risma Ardhi Chandra yang baru saja ditunjuk sebagai Plt Bupati Pati. Estafet kepemimpinan ini diharapkan mampu meneruskan program-program strategis di Bumi Mina Tani.
“Semoga bisa melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pati,” pungkasnya. (lut/rds)
