Samakan Persepsi untuk Hindari Komplain
Lebih lanjut, Heru mewanti-wanti agar seluruh petugas layanan wajib bekerja mematuhi standar operasional dan ketentuan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penyamaan persepsi antarpetugas loket dinilai sangat esensial untuk menghindari proses koreksi berulang. Pasalnya, revisi yang bertele-tele selama ini kerap memicu rentetan keluhan dari warga pemohon maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Selain fokus pada penguraian tunggakan berkas pertanahan, forum evaluasi ini juga membedah sejumlah kendala teknis lainnya.
Mulai dari kerumitan proses pengukuran di lapangan, penanganan perkara dan sengketa lahan, hingga rincian capaian target kerja di masing-masing seksi.
“Masing-masing unit diminta menyampaikan progres dan hambatan yang dihadapi agar dapat dirumuskan solusi bersama,” katanya.
Di sisi lain, dari aspek pengelolaan anggaran, angka realisasi penyerapan hingga awal Maret 2026 baru tercatat sebesar 16,47 persen.
Angka serapan tersebut dinilai masih dalam batas kewajaran untuk ukuran triwulan pertama, dan diproyeksikan akan melonjak tajam seiring percepatan eksekusi program ke depannya.
Melalui tradisi Coffee Morning Monev ini, jajaran petinggi berkomitmen penuh untuk memperkuat koordinasi internal dan mendongkrak disiplin kerja.
Rangkaian perbaikan sistem ini diharapkan mampu menghadirkan wajah pelayanan pertanahan yang lebih profesional, cepat, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Kudus. (adm/rds)
