SEMARANG, Joglo Jateng – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengungkap sejumlah kendala krusial dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Masalah utama yang menjadi sorotan adalah persoalan rantai pasok pangan (food chain) yang dinilai belum optimal.
Kondisi tersebut ia sampaikan dalam forum Dialog Nasional Praktik Baik MBG yang diselenggarakan di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (30/4/2026). Ia menyebut kelancaran pasokan bahan baku sangat memengaruhi kualitas penyusunan menu sehat bagi anak-anak penerima manfaat.
“Ada beberapa kendala mengenai food chain yang kemungkinan besar menjadi satu dari sekian kendala untuk proses pembuatan menu sehat bagi anak-anak,” ujarnya.
Ketimpangan Menu dan Logistik Dapur
Selain persoalan ketersediaan bahan baku, Agustina juga menyoroti pemerataan gizi yang belum ideal antartingkatan usia sekolah. Faktanya di lapangan, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kerap menyajikan menu yang sama persis untuk siswa TK, SD, hingga SMP.
Padahal, kebutuhan kalori dan gizi pada tiap jenjang pendidikan tersebut jelas berbeda. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berkomitmen untuk meniru praktik sukses dari daerah lain.
“Nanti kita belajar dari beberapa kabupaten/kota yang sudah bisa membuat menu berbeda dalam satu SPPG,” imbuh Wali Kota Semarang tersebut.
Tidak hanya urusan menu, jarak distribusi antara dapur umum dan sekolah di Program MBG di Kota Semarang juga masih timpang. Masih ditemukan dapur yang melayani sekolah dengan jarak tempuh sangat jauh, sementara ada dapur lain yang lokasinya lebih strategis namun tidak dimaksimalkan.
Sentilan Badan Gizi Nasional
Merespons berbagai dinamika di lapangan, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran, meminta pemerintah daerah turun tangan secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa kesuksesan program pemenuhan gizi ini tidak bisa terwujud jika hanya mengandalkan pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah harus terlibat di dalam hal ini, karena yang diberi makan itu anak-anak di wilayah, bukan anak-anak dari Jakarta,” tegas perwakilan Badan Gizi Nasional tersebut. (hfh/iza/rds)
