PATI, Joglo Jateng – Ribuan nelayan Pati menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati Pati pada Senin (4/5/2026). Mereka mendesak pemerintah agar menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi khusus bagi nelayan agar roda ekonomi pesisir kembali berputar.
Kondisi ini dipicu oleh lonjakan harga BBM solar yang menembus angka Rp 30 ribu per liter. Tingginya biaya operasional tersebut berdampak fatal, membuat ribuan nelayan di kawasan Muara Sungai Juwana terpaksa bersandar dan tidak bisa melaut.
Merespons krisis tersebut, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati turun langsung menemui massa aksi. Pihak legislatif juga ikut menandatangani kesepakatan bersama sebagai bentuk dukungan nyata penyelesaian masalah ini.
Janji Kawal ke Pemerintah Pusat
Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin menegaskan bahwa pihaknya berada di barisan para nelayan dan menyadari betul beban berat akibat kebijakan harga BBM saat ini.
“Kami DPRD Pati mendukung dan setuju atas tuntutan para nelayan untuk menurunkan BBM yang memberatkan para nelayan,” tegas Ali saat menemui massa aksi.
Ali menyatakan komitmen penuh lembaganya bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati untuk membawa tuntutan ini langsung ke pemerintah pusat di Jakarta. Ia menilai sektor perikanan merupakan andalan daerah yang tidak boleh dibiarkan mati.
“Nelayan sudah terbukti sebagai penyangga pangan. Taat membayar pajak. Tentunya kami harus mengawal tuntutan panjenengan sampai dapat terpenuhi,” terangnya.
Harapannya, pemerintah pusat segera mengakomodasi regulasi khusus agar nelayan tidak lagi keberatan saat membeli bahan bakar.
Ancaman Aksi ke Jakarta
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Muhammad Agung menjelaskan, patokan harga BBM khusus nelayan yang rasional berada di kisaran Rp 10 ribu hingga Rp 13 ribu per liter.
Menurutnya, angka tersebut merupakan hasil hitungan ideal agar para nelayan bisa tetap melaut tanpa harus menanggung kerugian.
Pihaknya pun mendesak pemerintah untuk segera mengabulkan tuntutan tersebut dan memberikan solusi konkret. Jika diabaikan, para nelayan mengancam akan membawa gelombang massa ke ibu kota.
“Kita menuntut untuk pemerintah pusat, kalau demo ini tidak terealisasi kita kawal sampai Pemerintah pusat,” sebutnya. (lut/fat/rds)
