KUDUS, Joglo Jateng – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus memilih tidak memberikan respons berlebihan terhadap polemik yang berkembang di media sosial. Hal ini terkait viralnya prosesi adat yang dijalani Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Lampung.
Sikap tersebut ditegaskan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus, Yusuf Roni. Ia menyatakan bahwa partainya saat ini lebih memprioritaskan penguatan organisasi hingga tingkat bawah.
Belakangan ini, media sosial diramaikan dengan potongan video yang memperlihatkan Joko Widodo menjalani prosesi adat di Lampung. Termasuk momen saat menginjak kepala kerbau dalam rangkaian adat Begawi Cakak Pepadun.
Cuplikan tersebut memunculkan berbagai tafsir dari warganet. Bahkan, sebagian mengaitkannya dengan simbol banteng yang identik dengan PDI Perjuangan.
Namun, sejumlah tokoh adat menjelaskan bahwa prosesi tersebut merupakan bagian dari tradisi masyarakat adat Lampung dan memiliki makna simbolis. Rangkaian itu sama sekali bukan tindakan yang ditujukan kepada pihak tertentu.
Menanggapi polemik tersebut, Yusuf Roni menegaskan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus tidak ingin larut dalam perdebatan yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, energi partai saat ini lebih difokuskan untuk menyelesaikan agenda konsolidasi internal.
“Biasa saja, Mas. Kami lebih memilih fokus terhadap konsolidasi internal partai yang saat ini sedang berlangsung sampai dengan tingkat anak ranting,” katanya, Selasa (30/6/2026).
Ia menjelaskan, proses konsolidasi organisasi di Kabupaten Kudus terus berjalan sesuai target. Hingga saat ini, pembentukan dan penguatan struktur kepengurusan di tingkat ranting telah mencapai sekitar 50 persen.
Sedangkan proses yang sama di tingkat anak ranting telah berjalan sekitar 20 persen.
“Saat ini sudah berjalan 50 persen untuk tingkat ranting dan 20 persen di tingkat anak ranting. Insyaallah akhir Juli nanti semuanya bisa terselesaikan,” ujarnya.
Menurut Yusuf Roni, konsolidasi menjadi agenda yang jauh lebih penting dibandingkan menanggapi isu-isu yang bersifat sementara.
Penguatan struktur partai hingga tingkat paling bawah dinilai menjadi modal utama dalam menjalankan program organisasi. Langkah ini sekaligus memperkuat komunikasi dengan kader maupun masyarakat.
Di sisi lain, polemik mengenai prosesi adat yang dijalani Joko Widodo juga mendapat tanggapan dari jajaran DPP PDI Perjuangan.
Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menilai tidak ada alasan bagi partainya untuk mempermasalahkan prosesi tersebut.
“Simbol yang digunakan dalam prosesi adat adalah kepala kerbau, bukan kepala banteng yang menjadi lambang partai,” pungkasnya. (adm/rds)
