Menanggapi masukan fraksi, pemerintah juga memaparkan sejumlah langkah penanganan persoalan masyarakat. Langkah tersebut seperti antisipasi kekeringan melalui distribusi air bersih dan evaluasi sistem drainase di kawasan Jalan Jepang Pendem–Lingkar Tenggara untuk mengurangi risiko banjir.
Selain itu, dilakukan penataan kabel utilitas demi meningkatkan keselamatan dan estetika kota.
Di sektor pendidikan, pemerintah akan memperkuat pendidikan karakter melalui pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Hal ini diiringi peningkatan literasi digital, serta optimalisasi peran guru bimbingan konseling guna menekan konflik remaja akibat penyalahgunaan media sosial.
Dalam bidang pengelolaan keuangan, Sam’ani menyebut realisasi belanja perangkat daerah berjalan cukup baik meski masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp 186,68 miliar. Sisa anggaran ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi belanja rapat.
Evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah akan terus dilakukan agar penyerapan anggaran semakin optimal.
Ia juga mengungkapkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus Tahun 2025 mencatat sembilan temuan dengan 17 rekomendasi. Hingga semester II Tahun 2025, tindak lanjut rekomendasi tersebut telah mencapai 95,99 persen.
Untuk mencegah temuan serupa terulang, pemerintah akan memperkuat pengawasan internal melalui Inspektorat dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah juga akan mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, serta memperkuat koordinasi antar-OPD.
Menutup penyampaiannya, Sam’ani menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan DPRD. Menurutnya, kritik dan saran fraksi menjadi bahan evaluasi penting untuk menyempurnakan pengelolaan APBD agar semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Kudus. (adm/iza/rds)
