JAKARTA, Joglo Jateng – Badan Keamanan Laut (Bakamla) melaporkan tingginya perilaku anomali kapal asing saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).
Kepala Bakamla Laksdya TNI, Aan Kurnia menyebutkan, data Januari hingga Februari 2022 ada kapal yang melakukan tindakan anomali sampai 10 kali. Dengan jenis perilaku tertinggi ialah mengapung atau drifting lalu berputar-putar.
“Negara yang paling banyak melakukan adalah Yunani,” kata Aan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/3).
Lokasi pelanggaran juga banyak ditemukan di daerah non-Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Seperti di Laut jawa, Laut Arafuru, dan Laut Natuna.
Perilaku anomali kapal asing, menurutnya, ialah sering berputar-putar, mengapung, dan mematikan sistem identifikasi otomatis atau Automatic Identification System (AIS). Aksi kapal asing tersebut memiliki risiko kemungkinan aktivitas seperti membuang limbah, illegal transhipment atau pemindahan muatan ilegal, menunggu waktu sandar, faktor cuaca, dan kerusakan teknis.
“Dan dampak dari aktivitas tersebut adalah pencemaran lingkungan dan gangguan pelayaran,” tambahnya.
Dia mengatakan pengamanan di perairan Indonesia bukan merupakan hal mudah. Karena kekuatan yang dimiliki Bakamla tidak berbanding lurus dengan luas perairan Indonesia. Sehingga Bakamla memiliki prioritas kinerja di tahun 2022.
Sasaran kinerja Bakamla pada di 2022 ialah peningkatan kapasitas dan kapabilitas sistem peringatan dini. Melalui penguatan existing system dan peningkatan kerja sama pertukaran informasi dengan stakeholder dalam dan luar negeri.
“Bakamla akan melakukan optimalisasi gelar operasi keamanan dan keselamatan laut dengan pendekatan penentuan area patroli prioritas, penerapan taktik fleet in being dan penguatan sinergi patroli bersama,” jelas lulusan Akademi Angkatan Laut tersebut.
Selain itu, pembinaan kapasitas dan kapabilitas penegakan hukum di laut Indonesia juga akan dilakukan. Di sisi lain, imbuh dia, pihaknya akan menguatkan kepercayaan antarpenjaga laut atau coast guard melalui pertemuan forum kepala Coast Guard ASEAN, serta membina kerja sama bilateral dan multilateral di forum penjaga laut dunia.
Melalui rapat dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono tersebut, Bakamla berharap upaya penguatan terhadap Bakamla dioptimalkan. Khususnya terkait anggaran agar optimalisasi pengamanan laut dapat terealisasi. (ara/ern)
