SEMARANG – United States Agency International Development (USAID) menindaklanjuti proyek kerja sama Strengthening Coordination for Inclusive Workforce Development in Indonesia (Sinergi) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yakni, melalui inisiatif mitra kunci yang dilaksanakan oleh konsorsium dari Rajawali Foundation dan Pusat Transformasi Kebijakan Publik.
Project Leader Sinergi Bambang Wicaksono menyampaikan, proyek Sinergi bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam rangka memperbaiki akses informasi kerja, kesempatan mengikuti pelatihan kerja dan peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik bagi kaum muda kurang mampu dan rentan. Termasuk bagi para penyandang disabilitas, kelompok perempuan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Pelaksanaannya direncanakan mulai Juli 2019-2020.
“Untuk Sinergi tahap I baru ada di empat kabupaten, yaitu di Kabupaten Demak, Boyolali, Semarang dan Kota Semarang. Untuk tahap kedua, kami melebarkan ke delapan kabupaten lainnya, dan kami mohon arahan kabupaten mana saja yang akan menjadi prioritas bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” terangnya, saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen di Kantor Gubernur baru-baru ini.
Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menyambut baik proyek Sinergi yang bersiap menuju implementasi fase II. Gus Yasin, sapaan akrab wakil gubernur, ingin Sinergi fase II dapat fokus menyasar kaum muda kurang mampu dan rentan. Termasuk para penyandang disabilitas, kelompok perempuan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, di 14 kabupaten yang masuk ke dalam zona merah kemiskinan.
“Dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah yang masih tersisa 14 kabupaten yang berada dalam indikator merah. 14 kabupaten ini harus kita dorong untuk pengentasan kemiskinannya. Memang kami meminta bukan hanya dari pemerintah provinsi saja, tetapi kita sinergikan dengan BUMN, BUMD maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Tengah (untuk mendukung pengentasan kemiskinan),” jelasnya.
Gus Yasin membeberkan, setiap SKPD di lingkungan Pemprov Jateng juga diberi tanggung jawab untuk membina setidaknya satu desa miskin. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing desa, sekaligus mengentaskan kemiskinan di daerah.
“Sistem kami memang satu SKPD kami serahi tanggung jawab membina minimal satu desa binaan,” bebernya. Putera ulama kharismatik KH Maimoen Zubair itu mencontohkan, beberapa kabupaten zona merah kemiskinan yang dapat menjadi fokus implementasi SINERGI fase II. Di antaranya Kabupaten Sragen, Grobogan, Kebumen, Banjarnegara, Banyumas, Brebes dan Rembang.(hms/lut)
