Kudus  

Pangkalan Mengeluh tak Ada Penambahan Stok LPG

FOKUS: Petugas saat melakukan pengisian gas LPG, beberapa waktu lalu. (ANTARA/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Salah satu pangkalan LPG yang ada di RT 2 RW 11 Desa Jepang, Kecamatan Mejobo mengaku tidak ada penambahan stok LPG selama lima tahun. Hal itu dikarenakan agen selalu menambah pangkalan baru.

Pemilik Pangkalan LPG Desa Jepang, Sutarmono mengatakan, dulu agen sudah menjanjikan akan ada penambahan kuota stok LPG. Yang awalnya 10 menjadi 60 setiap pekannya. Tetapi, penyetoran masih sama 50 tabung per pekan.

“Katanya, ada penambahan kuota dari agen. Malah agen membuat pangkalan lagi. Sudah 5 tahun 50 terus per minggu. Selalu begitu,” ujarnya.

Baca juga:  Update Penurunan Stunting Melalui Aplikasi eHDW

Dirinya juga mengatakan, dapat informasi dari agen lain ada penambahan stok semua. Karena mereka tidak membuat pangkalan baru. Sehingga, penambahan terus disalurkan ke pangkalan.

“Jika agen membuat pangkatan baru, otomatis pembelian secara gelap. Sebagai oknum, ngakunya, tidak ada penambahan kuota selama ini,” terangnya.

Ia melanjutkan, sudah tidak ada penambahan stok, ditambah aturan-aturan yang sulit. Hal itu membuat masyarakat tidak nyaman dengan adanya peraturan harus bawa KTP.

“Masyarakat jadi keberatan terhadap aturan pengumpulan KTP. Ditambah pakai Kartu Keluarga (KK). LPG ape nggo masak ae leren gowo (mau untuk masak saja harus membawa) dokumen pribadi,” ucapnya.

Baca juga:  Rp 3 Miliar Digelontorkan untuk Perbaikan Stadion Wergu Wetan Kudus

Ia mengaku, hasil yang diperoleh dari pangkalan tidak seberapa. Pangkalan juga dialokasikan langsung ke masyarakat. Dengan patokan harga dari agen Rp 16.500 per tabung. Kemudian dijual ke masyarakat dengan harga Rp 17.000. Aturan tersebut sesuai dengan arahan pemerintah.

“Peraturan seperti ini untungnya tidak seberapa, tiap tahun ada aja peraturan yang memberatkan, menyulitkan pihak pangkalan. Aturan selalu berubah-ubah. Tolong untuk dipermudah. Saya sebagai wakil pengkalan merasa keberatan,” terangnya kepada Joglo Jateng.

Lebih lanjut, aturan sekarang untuk mendata penbelian LPG harus menyetorkan NIK di KTP, nomor KK dan menyerahkan laporan bukti pangkalan ke Pemerintah Desa (Pemdes). “Aturan desa kadang di suruh bolak balik. Padahal zaman sekarang sudah serba digital,” katanya.

Baca juga:  Swadaya Masyarakat, Desa Ngembal Kulon Buat Jalan Baru

Sementara itu, Manager Communication, Relations, & CSR JBT PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho menyampaikan, peraturan itu dibuat untuk mengetahui tingkat pembelian LPG subsidi. Data yang sudah terdata di sistem dipastikan aman.

“Ini LPG subsidi. Kita perlu tahu, konsumennya siapa, pembelian perorang berapa. Perkeluarga berapa. Nanti, arahnya untuk subsidi tepat,” ucapnya. (cr3/fat)