Kudus  

Pembelian LPG Subsidi di Jawa Tengah Mulai Beralih ke Sistem Digitalisasi

BELI: Salah satu warga menunjukkan tabung gas LPG usai mendaftarkan diri ke sistem online milik pertamina, belum lama ini. (DYAH NURMAYA SARI/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Peraturan dalam pembelian LPG bersubsidi dengan memakai sistem digitalisasi sudah berlangsung sejak April 2023 lalu. Meskipun pemberlakuan di Jawa Tengah belum menyeluruh, tetapi target pemberlakuan transaksi digital sudah 100 persen. Pasalnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dicatat secara digital oleh pangkalan.

Manager Communication, Relations, & CSR JBT PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho menyampaikan, sebenarnya aturan ini sudah di mulai sejak April 2023 secara bertahap. Artinya, tidak semua kota/kabupaten di Jawa Tengah menerapkannya.

Kalaupun diterapkan, pangkalan juga melakukannya secara bertahap. Sosialisasi ke pangkalan dilakukan satu per satu dengan agen.

“Target kemarin akhir 2023 sudah 100 persen transaksi harus secara digital. Artinya, NIK konsumen di catat di sistem secara digital oleh pangkalan,” ujarnya.

Baca juga:  Penambahan Los, Pasar Baru Kudus Digelontor Rp 200 Juta

Lebih lanjut, mulai 1 Januari kemarin, pembeli LPG 3 kg di pangkalan resmi sudah tercatat secara digital NIK dan disistemkan. Terlebih hal ini LPG subsidi, pihaknya perlu tahu konsumennya siapa saja.

“Arahnya nanti untuk subsidi tepat. Saat ini belum ada berapa pengesahan berapa sih yang beli. Siapapun masih bisa beli,” tuturnya.

Pihaknya juga menunggu pengesahan LPG subsidi untuk golongan mana saja. Selain itu, peraturan ini untuk mengetahui tingkat pembelian LPG subsidi.

“Subsidi 3 kg diutamakan untuk keluarga yang tidak mampu. Kalau orang mampu masih membeli gas subsidi, berarti sangat membebani keuangan negara,” katanya.

Baca juga:  BPS Kudus Canangkan 2 Desa Cantik sebagai Pilot Project

Yang jelas, ia mengimbau bagi masyarakat kategori mampu, untuk menggunakan LPG nonsubsidi. Meskipun belum ada peraturan untuk mengatur tentang pendapatan LPG subsidi tersebut.

“Sistem digitalisasi ini selain memudahkan pendataan, juga untuk mengetahui siapa saja yang beli. Sementara sebelumnya masih menggunakan log book. Hanya bisa tau berapa tabung. Sekarang di sistem bisa dipantau,” terangnya.

Ia menyampaikan, data yang sudah masuk ke sistem Pertamina dipastikan aman. Pihak pangkalan tidak perlu menyimpan KTP di handphone. Hanya saja, memasukkan nomor NIK di sistem. Tanpa perlu menunjukkan KTP pun tidak apa-apa.

“Syaratnya hanya menunjukkan nomor NIM di KTP. Apabila belum terdaftar di sistem, bisa menunjukkan nomor KK. Itu pun hanya sekali saja,” tambahnya.

Baca juga:  Perkuat Pondasi Sepak Bola Putri Melalui Ajang Turnamen Bergengsi

Sementara itu, sesuai dengan SK Gubernur Jateng, patokan harga LPG subsidi 15.500 pertabung. Sedangkan kuota ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Yang jelas, pihanya hanya mengatur alokasi ke agen. Kemudian, dari agen ke pangkalan.

“Kabupaten Kudus tercatat per 31 desember mencapai 158.000 NIK. Tahun ini tidak mentarget, ketersediaan suplay stok sesuai yang sudah di tetapkan di pemerintah,” bebernya.

Ia berharap agen dan pangkalan mendukung program ini. Karena program tersebut inisiasi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, sekarang LPG subsidi masih bisa dibeli oleh siapapun. Tetapi, lebih diutamakan rumah tangga miskin dan usaha mikro. (cr3/fat)