Selain pengawasan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha para penerima. Apabila secara bertahap omzet dan stabilitas ekonomi mereka menunjukkan peningkatan, maka KPM tersebut akan dinilai layak masuk proses graduasi mandiri.
Habib menyampaikan bahwa pengusulan tahun 2025 telah tuntas dilakukan. Saat ini, pihaknya menunggu keputusan dan tindak lanjut dari Kemensos.
”Tugas kami hanya mengajukan. Penetapan dan realisasi sepenuhnya wewenang Kemensos. Harapan kami tentu kabar baik segera datang,” ucapnya.
Berdasarkan data, total penerima PKH di Kabupaten Kudus untuk 2025 diperkirakan mencapai 26.830 keluarga. Seiring berjalannya waktu, jumlah KPM mengalami penurunan karena proses graduasi. Pada triwulan pertama 2025, tercatat sekitar 3.381 KPM telah tergraduasi dari bantuan PKH.
Jumlah itu kembali meningkat pada triwulan kedua atau semester pertama 2025 menjadi 5.821 keluarga yang tidak lagi menerima bantuan. Namun sebagian besar dari mereka tergraduasi bukan karena peningkatan ekonomi, melainkan karena faktor alami yakni sudah tidak memenuhi komponen syarat sebagai penerima manfaat.
Melalui usulan pemberdayaan ekonomi ini, pihaknya berharap bisa mengurangi jumlah graduasi alami dan memperbanyak graduasi mandiri. Sehingga kesejahteraan keluarga benar-benar tercapai dan ketergantungan terhadap bantuan sosial dapat berkurang secara bertahap. (adm/fat)
