KENDAL, Joglo Jateng – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Sinkronisasi dan Koordinasi melalui Sarasehan Multi-Stakeholder dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Kawasan Widuri Kendal serta Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo–Plasma Petik Sari, Rabu (12/2/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Kawasan Widuri, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal.
Sarasehan ini menjadi forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan kawasan untuk menyelaraskan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Prof. rer.nat Abdul Haris, menyampaikan bahwa Kawasan Widuri Pegandon yang dilaunching oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat pada 17 September 2025 telah memasuki lima bulan tahap implementasi.
“Kawasan Widuri bukan sekadar proyek, melainkan ruang kolaborasi masyarakat. Desa-desa di sekitar kawasan menjadi penerima manfaat sekaligus pelaku utama dalam pembangunan yang dijalankan secara terpadu,” kata Abdul Haris.
Ia menjelaskan, sarasehan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi wilayah. Di Desa Wonosari tercatat sebanyak 576 individu atau 14,53 persen berada pada kelompok desil 1. Sementara di tingkat Kabupaten Kendal terdapat 35.612 individu atau 9,3 persen masuk kategori desil 1. Adapun di Provinsi Jawa Tengah, jumlah individu pada kelompok yang sama mencapai lebih dari 4,06 juta orang atau sekitar 10,15 persen.
“Data ini menjadi dasar penting perlunya pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Abdul Haris menambahkan, pendekatan berbasis kawasan sejalan dengan agenda nasional pemerintah yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 serta penciptaan lapangan kerja baru pada tahun yang sama.
Dalam implementasinya, Kawasan Widuri telah mencatat sejumlah capaian, di antaranya berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis.
“Keberadaan SPPG tidak hanya mendukung pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dengan perputaran dana sekitar Rp900 juta hingga Rp1 miliar per SPPG, serta mendorong tumbuhnya koperasi mandiri masyarakat non Merah Putih,” ungkapnya.
Selain Kawasan Widuri, sarasehan ini juga menegaskan penguatan Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo–Plasma Petik Sari sebagai kawasan tematik berbasis potensi lokal. Melalui forum ini, Kemenko PM mendorong terbangunnya kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja di kawasan perdesaan Kabupaten Kendal.(ags)
