JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menemukan sejumlah catatan penting yang harus segera dibenahi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis Jepara. Evaluasi ketat ini dilakukan demi memastikan setiap porsi makanan yang diterima anak-anak benar-benar memenuhi kelayakan gizi dan bukan sekadar mengenyangkan.
Menindaklanjuti temuan lapangan tersebut, Wakil Bupati Jepara sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG Jepara, Muhammad Ibnu Hajar mengambil langkah tegas. Pihaknya menginstruksikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra penyedia untuk segera merombak variasi menu harian.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Wabup saat memimpin rapat koordinasi evaluasi MBG di Pendopo Kartini Jepara, Rabu (4/3/2026). Rapat strategis ini turut dihadiri Sekda Jepara, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN), serta lintas sektor terkait.
Berdasarkan hasil monitoring tim di lapangan, masih ada beberapa penyesuaian mendesak yang luput dari pantauan. Khususnya mengenai komposisi bahan pangan pokok dan minimnya variasi masakan yang disajikan ke para siswa.
“Kepala SPPG dan mitra kami minta segera melakukan penyesuaian variasi menu agar sesuai dengan standar gizi yang sudah ditetapkan,” tegas Ibnu Hajar.
Soroti Laporan Administrasi dan Kelayakan Dapur
Selain mengoreksi kualitas menu, pemerintah daerah juga menyoroti kelemahan dalam ketertiban pelaporan administrasi. Terutama menyangkut pelaporan apabila pihak penyedia terpaksa melakukan substitusi atau penggantian bahan pangan darurat.
Sinkronisasi data antara laporan di atas kertas dengan kondisi operasional riil kini menjadi fokus utama pengawasan satgas.
Lebih lanjut, Wabup juga mendorong fasilitas SPPG yang belum mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk segera mengajukan permohonan. Proses sertifikasi kelayakan standar kebersihan dapur ini nantinya akan didampingi penuh oleh Dinas Kesehatan setempat.
Sementara itu, untuk mencegah permainan harga bahan baku di pasar, pengadaan logistik akan dikendalikan ketat melalui instrumen Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kita ingin memastikan seluruh pelaksanaan berjalan sesuai SOP dan juknis. Standar mutu dan keamanan pangan harus tetap terjaga,” kata Wabup.
Deretan temuan evaluasi ini diharapkan menjadi pelecut perbaikan sistem tata kelola program MBG di wilayah Jepara. Pemkab berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan inspeksi berkala agar program gizi nasional ini tepat sasaran bagi masyarakat. (oka/gih/rds)
