KUDUS, Joglo Jateng – Pemangkasan anggaran riset Kudus dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbaru mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif. Kebijakan tersebut dinilai sangat berisiko menurunkan kualitas perencanaan pembangunan daerah karena tidak didasari oleh landasan data yang kuat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kudus, Valerie Yudistira Pramudya, menilai pendekatan ilmiah mutlak diperlukan untuk mengurai kompleksitas permasalahan warga. Beberapa persoalan krusial yang membutuhkan riset antara lain penanganan ribuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengelolaan sampah konvensional, hingga persoalan banjir tahunan yang kerap memicu kerugian materiil bagi masyarakat.
”Riset itu bukan pelengkap, tapi fondasi. Tanpa data, kebijakan hanya akan jadi spekulasi dan berisiko memboroskan anggaran,” ujar Valerie.
Sebagai anggota Komisi A yang membidangi urusan pemerintahan, ia menekankan bahwa keberadaan Badan Riset dan Inovasi Daerah harus terus diperkuat, bukan justru dilemahkan. Tanpa adanya sokongan kajian yang mendalam, program bantuan dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan penanganan bencana hanya akan bersifat sementara.
Tiga Tuntutan Fraksi dan Evaluasi Kebijakan WFH
Merespons polemik tersebut, Fraksi Gerindra secara resmi mengajukan tiga tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Pertama, mereka mendesak adanya evaluasi ulang terkait pemangkasan alokasi riset, khususnya yang bersinggungan dengan mitigasi bencana dan pengentasan kemiskinan.
Kedua, pemerintah daerah didorong untuk lebih proaktif mencari sumber pendanaan dari pusat maupun lembaga riset nasional. Ketiga, perumusan kebijakan harus kembali dikalibrasi agar berbasis data yang valid demi mencapai efektivitas program.
Selain menyoroti postur APBD, Valerie juga melontarkan kritik terhadap penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara yang diklaim sebagai upaya efisiensi bahan bakar operasional. Menurutnya, pemindahan lokasi kerja harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur digital yang mumpuni.
”Kalau tidak didukung infrastruktur teknologi, justru bisa menurunkan produktivitas ASN dan mengganggu pelayanan publik,” tegasnya.
Ia mengingatkan, langkah efisiensi tidak boleh sampai mengorbankan kualitas pelayanan publik, terutama bagi warga di kawasan seperti Kecamatan Undaan dan Mejobo. Hal serupa juga berlaku untuk isu lingkungan, di mana pendekatan pengelolaan sampah perlu beralih ke inovasi teknologi pengolahan sampah modern bernilai guna.
”Kalau anggaran riset dipangkas, kita kehilangan peluang menemukan solusi berkelanjutan,” katanya.
Valerie menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan eksekutif agar senantiasa berpijak pada data. Keseimbangan antara efisiensi anggaran dan inovasi daerah diharapkan mampu mewujudkan pembangunan Kudus yang tepat sasaran di masa depan. (adm/fat/rds)
